Menteri PAN-RB Bakal Paksa Kepala Daerah Pakai E-Budgeting

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Polri Jenderal M. Tito Karnavian dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur berfoto bersama seusai berkoordinasi di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, 19 Agustus 2016. Tempo/Rezki A.

    Kepala Polri Jenderal M. Tito Karnavian dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur berfoto bersama seusai berkoordinasi di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, 19 Agustus 2016. Tempo/Rezki A.

    TEMPO.CO, Bandung - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur akan meminta para kepala daerah di seluruh Indonesia menggunakan sistem teknologi e-Budgeting. "Ini solusi penghematan. Sebagai Menpan-RB yang baru, saya meminta penerapan e-Budgeting tidak boleh ditunda," kata Asman dalam konferensi pers Indonesia Smart City Forum di Trans Luxury, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Jumat, 2 September 2016.

    Asman mencontohkan Pemerintah Kota Bandung sebagai pemerintah daerah yang berhasil menerapkan e-Budgeting. Menurut dia, anggaran yang berhasil dihemat cukup besar. "Dengan e-Budgeting bisa menghemat sampai Rp 1 triliun," tuturnya.

    Asman bahkan mengancam akan memaksa kepala daerah segera melaksanakan e-Budgeting. Menurut dia, pada masa mendatang pihaknya akan menerapkan sistem penilaian untuk daerah. Jika masih kedapatan tidak menggunakan e-Budgeting, daerah tersebut akan diberi penilaian kurang baik. "Tinggal saya paksa dengan penilaian. Kalau wali kota atau bupati dikasih nilai c, pasti malu sendiri," katanya.

    Selain itu, Asman berharap agar pemerintah daerah bisa memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat melalui pelayanan publik 24 jam dengan mengedepankan teknologi informasi. "Kita harus menghadirkan hospitality di pelayanan publik," ujarnya.

    PUTRA PRIMA PERDANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.