Fahri Hamzah: BG Cerdas dan Layak Jadi Kepala BIN

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian berjabat tangan dengan Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan usai pelantikan Komjen Pol Tito Karnavian menjabat Kapolri di Istana Negara, Jakarta, 13 Juli 2016. Presiden Jokowi diminta melakukan reformasi di tubuh Polri. Tempo/Aditia Noviansyah

    Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian berjabat tangan dengan Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan usai pelantikan Komjen Pol Tito Karnavian menjabat Kapolri di Istana Negara, Jakarta, 13 Juli 2016. Presiden Jokowi diminta melakukan reformasi di tubuh Polri. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.COJakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menilai Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai sosok yang cerdas sehingga layak dicalonkan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara oleh Presiden Joko Widodo.

    Menurut Fahri, Budi merupakan polisi yang tidak suka bicara, melainkan banyak menulis. "Saya tak ragukan kualitasnya," katanya di ruang media center, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 2 September 2016.

    BACA: Presiden Usulkan BG Jadi Kepala BIN

    Ia berujar tidak ada masalah meski pemimpin BIN dijabat orang dengan latar belakang polisi, bukan militer. Menurut Fahri, saat ini masalah angkatan antara TNI dan Polri sudah semakin hilang. "Apa kekhawatirannya?" ucapnya.

    Masa lalu Budi, yang pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kata Fahri, dipastikan sudah dipertimbangkan oleh Presiden. "Saya kira itu bagian pembicaraan yang dituntaskan di tingkat presiden," tuturnya.

    Presiden pernah mengusulkan Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian RI. Meski Budi lolos dalam uji kelayakan di DPR, Presiden membatalkan pencalonannya. Budi akhirnya menjadi Wakil Kepala Polri, sedangkan Kepala Polri dijabat Badrodin Haiti.

    Kini, Presiden kembali mencalonkan Budi untuk menjadi pemimpin salah satu lembaga di Indonesia. Menurut Fahri, hal ini merupakan hak prerogatif Presiden.

    "Kepala BIN adalah indra presiden, orangnya harus dipercaya betul," tuturnya.

    Jumat pagi, 2 September 2016, pimpinan DPR menerima surat dari Presiden soal pencalonan Budi. Surat tersebut dibawa langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

    Pimpinan DPR akan menggelar rapat untuk memutuskan alat kelengkapan mana yang akan menindaklanjuti pencalonan Budi tersebut.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.