Kementerian Pendidikan Siapkan Sertifikasi Sejarawan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tingkatkan kualitas Dosen, UMY beri 38 Sertifikasi Dosen. dok/umy.ac.id KOMUNIKA ONLINE

    Tingkatkan kualitas Dosen, UMY beri 38 Sertifikasi Dosen. dok/umy.ac.id KOMUNIKA ONLINE

    TEMPO.COMalang - Sejarawan akan menjalani sertifikasi. Direktorat Jenderal Kebudayaan tengah membentuk lembaga sertifikasi. Tahap awal dibentuk tim asesor untuk memberikan penilaian dan kelayakan sejarawan. Tim asesor yang akan menguji kompetensi para sejarawan.

    "Sertifikasi dibutuhkan untuk event sejarah internasional," kata Kepala Sub-Direktorat Pembinaan Tenaga Kesejarahan, Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Saptari Novia Tri, Jumat, 2 September 2016. Sertifikasi profesi sejarawan diperlukan untuk unjuk di dunia internasional.

    Sejarawan akan sulit diterima masyarakat internasional meski karya dan kualifikasinya bagus tentang sejarah jika tidak memiliki sertifikat. Sertifikasi terutama dibutuhkan untuk keperluan menerbitkan jurnal dan karya tulis pada level internasional. 

    "Dunia internasional mempertanyakan kompetensi sejarawan melalui sertifikasi ini," ujar Saptari. Meski bergelar guru besar, kata dia, sejarawan harus tetap mengantongi sertifikasi. Tak hanya yang memiliki latar belakang pendidikan sejarah, siapa pun yang punya karya tulis sejarah yang baik bisa mendaftar ke tim asesor.

    Tak hanya profesi sejarawan, sejumlah profesi lain juga dituntut sertifikasi, mengingat kompetisi pada era global semakin ketat. Sejauh ini sejumlah profesi tengah menyiapkan sertifikasi yang sama.

    "Sejarah bisa disampaikan dengan asyik dan menyenangkan," tutur Saptari. Untuk itu, para pendidik dan sejarawan didorong membuat metode pembelajaran yang menyenangkan dan tak membosankan dengan hanya membaca teks di dalam kelas.

    EKO WIDIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.