Indonesia Dukung Keanggotaan Timor Leste di ASEAN  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ANTARA/Ismar Patrizki

    ANTARA/Ismar Patrizki

    TEMPO.COJakarta - Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir mengatakan pemerintah Indonesia akan selalu mendukung Timor Leste menjadi anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

    "Indonesia senantiasa mendukung keanggotaan Timor Leste di ASEAN dan terus mendorong negara anggota ASEAN mengundang Timor Leste berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan kapasitas Timor Leste menuju keanggotaannya di ASEAN," ujarnya di Jakarta, Kamis, 1 September 2016.

    Pernyataan tersebut disampaikan Fachir saat menerima kunjungan kehormatan Wakil Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Timor Leste Roberto Sarmento De Oliveira Soares di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Kamis, 1 September 2016.

    Dalam kesempatan itu, Fachir menyampaikan berbagai isu yang menjadi komitmen pemerintah kedua negara, yaitu masalah peningkatan ekonomi, investasi, serta penyelesaian secara cepat dan terukur perbatasan darat dan maritim antara Indonesia dan Timor Leste.

    Fachir menilai kedua negara perlu meningkatkan koordinasi agar mempercepat pelaksanaan komitmen yang disepakati kedua kepala negara.

    Dalam pertemuan tersebut, secara khusus Soares menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada pemerintah Indonesia, yang terus memberikan dukungan dalam berbagai kerja sama dalam tataran politik, ekonomi, dan sosial budaya.

    "Hubungan Indonesia dan Timor Leste saat ini dalam tingkat yang extraordinary (luar biasa)," ujarnya.

    Kedua wakil menteri juga membahas isu-isu lain yang menyangkut kedua negara, seperti kerja sama trilateral Timor Leste, Indonesia, dan Australia.

    Selain itu, pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong hubungan diplomasi ekonomi kedua negara melalui kehadiran pengusaha Timor Leste dalam kegiatan Trade Expo Indonesia (TEI) pada Oktober 2016.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.