Divisi Propam Telusuri Foto Petinggi Polisi Riau dengan Bos APSL

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolda Nusa Tenggara Barat, Brigjen M. Iriawan. Tempo/SUPRIYANTHO KHAFID

    Kapolda Nusa Tenggara Barat, Brigjen M. Iriawan. Tempo/SUPRIYANTHO KHAFID

    TEMPO.COJakarta - Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Republik Indonesia Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan menyatakan timnya akan menyelidiki foto para perwira dan petinggi Kepolisian Daerah Riau. Di foto itu, tampak para perwira berpose mesra bersama bos perusahaan yang kasus pembakaran lahannya dihentikan polisi tersebut.

    "Kami sudah memberi info soal beredarnya foto itu. Sudah diputuskan untuk ditindaklanjuti dan dicek kebenarannya," kata Iriawan kepada Tempo, Jumat, 2 September 2016.

    Polda Riau menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan/penyelidikan (SP3) terhadap 15 perusahaan yang diduga membakar hutan dan lahan di Riau pada 2015. Salah satunya PT APSL. Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian berjanji meninjau SP3 itu.

    Pada 1 September kemarin, beredar foto di media sosial yang diduga polisi dari Polda Riau dan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru bersama dengan bos PT APSL. Menurut Organisasi Publik Melawan Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan), lahan perusahaan ini tengah terbakar hebat di Kabupaten Rokan Hilir dan Rokau Hulu, Riau.

    Para petinggi polisi di foto itu di antaranya pejabat berpangkat perwira menengah, yang menjabat kepala polres dan direktur di Polda Riau.

    Organisasi ini pun mengeluarkan pernyataan sikap. Di antaranya menuntut Kepala Polri mencopot petugas Polda yang terlihat di foto itu. Mereka juga menuntut Kepala Polri mencopot Kepala Polda Riau, selaku orang yang bertanggung jawab dan tidak optimal menjalankan tugas.

    SETRI | REZKI ALVIONITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.