Ahok Setuju Gaji Anggota DPRD Naik, Asalkan...  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meninjau lapak pedagang saat meresmikan Pasar Pesanggrahan, Jakarta, 26 Agustus 2016. M IQBAL ICHSAN/ TEMPO

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meninjau lapak pedagang saat meresmikan Pasar Pesanggrahan, Jakarta, 26 Agustus 2016. M IQBAL ICHSAN/ TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan jika Presiden Joko Widodo menyetujui kenaikan gaji anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) di seluruh Indonesia, termasuk DKI Jakarta. Asalkan, kata Ahok, kenaikan gaji harus diikuti dengan pembuktian terbalik harta pejabat.

    "Jangan sampai gaji sudah naik, tapi masih main-main. Itu yang enggak boleh gitu, lho," kata Ahok di Balai Kota, Kamis, 1 September2016.

    Baca: DPRD Minta Gaji Naik, JK: Memberatkan APBD

    Wacana kenaikan gaji ini disampaikan oleh Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) Lukman Said. Usul tersebut disampaikan oleh Lukman kepada Presiden Joko Widodo dalam pembukaan rapat Koordinasi Nasional Adkasi.

    Kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD, menurut Lukman, untuk menghindari praktek korupsi. Alasan lain, dia melanjutkan, gaji dan tunjangan para anggota DPRD tidak pernah mengalami kenaikan selama hampir 13 tahun sejak 2004.

    Baca: Kritik Tunjangan Perumahan DPRD, Ini Permintaan Sultan HB X

    Menurut Ahok, kenaikan gaji sebaiknya juga diimbangi dengan tingkat profesionalisme pejabat itu sendiri. Selain itu, ia mendorong agar setiap transaksi pejabat dilakukan secara non-tunai. Tujuannya, kata dia, agar daftar kekayaannya bisa dideteksi, apakah ada transaksi mencurigakan atau tidak.

    "Ya, gaji kecil, tapi mobilnya Alphard semua, ya enggak lucu juga. Nah, ini juga mesti fair. Kita harus bikin laporan tahun ini," ujar dia.

    Meski begitu, Ahok mengatakan banyak anggota DPRD yang masih memiliki kejujuran dan profesional. Namun mereka dikenai kewajiban untuk memberikan setoran kepada partai.

    LARISSA HUDA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.