Yuddy Chrisnandi Ditunjuk Jadi Staf Ahli Wakil Presiden  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) yang baru Asman Abnur (kanan) dan Mantan Menpan-RB Yuddy Chrisnandi (kiri) pada acara serah terima jabatan di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta 27 Juli 2016.  TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) yang baru Asman Abnur (kanan) dan Mantan Menpan-RB Yuddy Chrisnandi (kiri) pada acara serah terima jabatan di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta 27 Juli 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi bergabung dalam tim ahli sekretariat wakil presiden. Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi menyatakan Yuddy yang juga politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ditunjuk sebagai staf ahli wakil presiden.

    "Sementara saja, hanya dua-tiga bulan," ucap Sofjan di Jakarta, Kamis, 1 September 2016.

    BacaSoal Penilaian Kementerian, Jusuf Kalla Bela Yuddy

    Menurut Sofjan, kehadiran Yuddy di tim ahli wapres untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan luar negeri. Besar kemungkinan, Yuddy akan ditempatkan sebagai duta besar.

    Sebelumnya, Yuddy menjabat Menteri PAN-RB selama sekitar 21 bulan. Dalam reshuffle jilid dua beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo mengganti Yuddy dengan Asman Abnur.

    BacaDicopot dari Menteri, Yuddy Minta Jabatan Duta Besar 

    Sofjan menyebut ada dua negara yang tak lama lagi akan terjadi pergantian duta besar, yaitu Malaysia dan India. "Bukan request," kata Sofjan.

    Yuddy rencananya akan ikut agenda Wakil Presiden Jusuf Kalla mengunjungi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sofjan menyatakan tujuannya ialah mengikuti sidang majelis umum.

    ADITYA BUDIMAN 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.