Ditanya Soal Pengganti Arcandra, Ini Jawaban Jokowi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri acara program pengampunan pajak di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, 1 Juli 2016. Ia meminta kepada para pengusaha untuk membawa kembali dana yang disimpan di negara asing setelah ada payung hukum pengampunan pajak. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri acara program pengampunan pajak di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, 1 Juli 2016. Ia meminta kepada para pengusaha untuk membawa kembali dana yang disimpan di negara asing setelah ada payung hukum pengampunan pajak. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.COJakarta - Presiden Joko Widodo masih enggan berkomentar panjang terkait dengan calon pengganti Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kepada awak media, ia hanya menyampaikan bahwa proses pemilihan masih berjalan.

    "Belum (dipilih)," ujar Presiden Joko Widodo saat ditanyai awak media soal pengganti Arcandra di Istana Kepresidenan, Kamis, 1 September 2016.

    Jokowi juga tak mau membeberkan proses pemilihan calon Menteri ESDM yang kini tengah berlangsung. "Prosesnya, tanyakan ke Menteri Sekretaris Negara Pratikno saja," ujarnya. Hingga berita ini ditulis, Praktikno belum merespons SMS dari Tempo terkait dengan hal itu.

    Baca: Jokowi Kantongi Calon Pengganti Arcandra, Siapakah Dia?

    Dua pekan lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa pemerintah tengah mencari cara mempercepat kepastian status kewarganegaraan Arcandra. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah menggunakan Pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia. 

    Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa kewarganegaraan Indonesia bisa diberikan kepada warga negara asing yang dianggap berjasa dan dibutuhkan pemerintah Indonesia. Namun hal itu membutuhkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat lebih dulu.

    ISTMAN MP

    Baca Juga:
    Gatot Brajamusti Jadi Tersangka, Nasib Reza Masih Tanda Tanya
    Dilaporkan Tomy Winata, Buwas: Kalau Mau, Periksa Saya!  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.