Indonesia Punya Kebiasaan Buruk Hadapi Bencana  

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kesiapan Rumah Sakit menghadapi dampak terjadinya bencana di Indonesia sangat perlu dilakukan.

    Kesiapan Rumah Sakit menghadapi dampak terjadinya bencana di Indonesia sangat perlu dilakukan.

    INFO MPR - Keberadaan Indonesia yang memiliki risiko bencana yang tinggi, menyadarkan Muhammadiyah menggelar seminar dan lokakarya nasional "Paradigma Baru Implementasi Rumah Sakit Siaga Bencana di Indonesia" yang diadakan di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 1 September 2016.

    Acara ini disambut baik Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, yang menjadi keynote speech dalam acara ini. "Indonesia itu seringkali baru bergerak saat bencana itu datang. Ini kebiasaan buruk kita," ujarnya.

    Sementara, kata Zulkifli, negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan Australia, Jepang, sudah mempersiapkan diri lebih dulu sebelum bencana itu datang, sehingga dampak yang ditimbulkan bencana itu pun bisa diminimalisir. "Padahal bencana di Indonesia itu kan sebetulnya merupakan hari-hari yang kita hadapi," kata Zulkifli.

    Ia menceritakan pengalamannya saat lima tahun menjadi Menteri Kehutanan. "Saya paham betul soal bencana ini. Kalau terjadi hujan, pasti ada banjir, longsor, dan kalau kemarau ada kebakaran hutan. Jadi bencana itu terus saja," tuturnya.

    Karenanya, ia memberikan apresiasi kepada Muhammadiyah yang telah mengadakan acara ini. "Kesiapan Rumah Sakit untuk menghadapi dampak terjadinya bencana di Indonesia saya kira perlu. Karena itu, seminar ini sangat penting," ujar Zulkifli.

    Namun, ia menyarankan kalau bisa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga dilibatkan dalam acara ini. "Karena persiapan sebelum datangnya bencana penting sekali dilakukan. Itu akan sangat menentukan berapa banyak jumlah korban, bagaimana rehabilitasinya, dan sebagainya," kata Zulkifli. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.