Aher Dorong Kampus Swasta Jadi World Class University

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aher Dorong Kampus Swasta Jadi World Class University

    Aher Dorong Kampus Swasta Jadi World Class University

    INFO JABAR - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mendorong kampus baru Universitas Komputer Indonesia (Unikom) menjadi salah satu perguruan tinggi swasta yang maju di Jawa Barat yang setara dengan World Class University.

    "Saya harap kampus swasta bisa terus berkembang serta menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kualitas unggul," ujar Aher, sapaan akrab gubernur saat meresmikan gedung kampus baru Unikom  di Jl. Dipatiukur, Bandung, Selasa, 30 Agustus 2016.

    Menurut Aher, kampus swasta telah memberikan kontribusi dalam menyelamatkan generasi bangsa untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi. Selain itu, diharapkan kampus ini dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi hingga 17,4 persen.

    Perguruan tinggi swasta, lanjut Aher, harus dikelola dengan baik. Karena hanya 25 persen mahasiswa di Indonesia yang bersekolah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sedangkan, 75 persen sisanya melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta (PTS). "Dari data tersebut membuktikan kampus swasta sudah mewakili negara kita dalam bidang pendidikan,” kata Aher.

    Sementara itu, Rektor Unikom Eddy Soeryanto Soegoto mengatakan, pembangunan kampus baru Unikom bertujuan untuk memenuhi sarana-prasana pendidikan tinggi. Selain itu, Eddy juga berharap agar dapat menyumbangkan kontribusi besar bagi pembangunan SDM di Indonesia.

    "Sudah 16 tahun Unikom berkontribusi terhadap pendidikan hingga sampai saat ini berhasil maju menjadi lebih baik,” kata Eddy dalam sambutannya.

    Kampus baru Unikom memiliki 17 lantai. Dengan menelan biaya hingga Rp 200 miliar, pembangunan kampus ini rampung dalam kurun waktu delapan tahun. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.