Tiga Rekomendasi Festival Praktek Cerdas NTT  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Bappeda Provinsi NTT Wayan Darmawa membuka Festival Praktek Cerdas yang digagas Wahana Visi Indonesia di Hotel Neo Kupang, 30 Agustus 2016. TEMPO/Juli

    Kepala Bappeda Provinsi NTT Wayan Darmawa membuka Festival Praktek Cerdas yang digagas Wahana Visi Indonesia di Hotel Neo Kupang, 30 Agustus 2016. TEMPO/Juli

    TEMPO.CO, Kupang - Acara Festival Praktek Cerdas Pembangunan yang digelar di Kupang, Nusa Tenggara Timur, menelurkan tiga rekomendasi untuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tiga rekomendasi itu adalah di bidang pendidikan, tata kelola desa, dan ekonomi. “Rekomendasi ini diharapkan bisa didengar pemerintah,” kata Agnes Wulandari, Ketua Yayasan Wahana Visi Indonesia, yang menggagas acara ini, Rabu, 31 Agustus 2016.

    Dalam rekomendasinya di bidang pendidikan, peserta festival itu berharap pemerintah kabupaten bisa mereplikasi spirit dan pendidikan karakter kontekstual dengan spirit kulababong atau musyawarah di kabupaten Sika.

    “Untuk pemerintah provinsi, diharapkan adanya regulasi untuk mendukung kabupaten sebagai pusat pembelajaran tentang pendidikan karakter berbasis nilai lokal pada kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah NTT,” kata Petrus Keron yang membacakan rekomendasi.

    Di tingkat nasional, mereka meminta pemerintah pusat menjadikan NTT menjadi pilot project pengembangan pendidikan karakter berbasis nilai lokal tingkat nasional.

    Di bidang tata kelola desa, peserta meminta pemerintah pusat mendorong pemerintah provinsi mengembangkan prinsip tata kelola desa melalui panduan modul pembelajaran dan dukungan regulasi.

    Adapun di bidang ekonomi, peserta meminta pemerintah pusat mendorong pemerintah provinsi mengembangkan konektivitas untuk pertumbuhan ekonomi daerah.

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTT Wayan Darmawa mengapresiasi rekomendasi yang dihasilkan dalam acara ini. Dia menuturkan pemerintah provinsi kini sedang membangun dengan fondasi kekuatan lokal. “Kami pasti siap membangun dengan kearifan lokal,” ucapnya.

    Wayan mengatakan pemerintah NTT juga akan mendorong pemerintah pusat untuk menjadikan kearifan lokal sebagai basis pembangunan di daerah. “Model kearifan lokal bukan sesuatu yang aneh di sini,” ujar Wayan.

    JULI HANTORO



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.