Gatot Brajamusti Ditangkap, Ini Harapan Deddy Mizwar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar. TEMPO/Prima Mulia

    Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Bandung - Aktor senior yang juga Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, berharap Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) bisa mendapatkan ketua umum yang lebih baik daripada Gatot Brajamusti, yang ditangkap polisi karena kasus narkoba di Hotel Golden Tulip, Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada Ahad malam, 28 Agustus 2016.

    Menurut Deddy, Ketua Umum Parfi tidak harus berasal dari kalangan artis. "Siapa saja yang mau, silakan. Mekanismenya sudah ada," kata Deddy saat ditemui di Graha Tirta Siliwangi, Bandung, Rabu, 31 Agustus 2016.

    Deddy berharap kasus penangkapan Gatot Brajamusti tidak membuat Parfi vakum. Dia ingin ketua umum pengganti Gatot mengembalikan kejayaan Parfi sebagai organisasi profesi. "Pilihlah dari anggota ketuanya. Bisa enggak membawa Parfi kembali menjadi organisasi profesi, bukan sekadar nama," katanya.

    Gatot Brajamusti ditangkap tak lama setelah dia terpilih lagi sebagai Ketua Umum Parfi periode 2016-2021. Selain Gatot, polisi menahan istrinya, Dewi Aminah, penyanyi Reza Artamevia, dan lima orang lainnya. Enam orang tersebut adalah Gatot Brajamusti, Dewi, Reza, serta tiga orang lain yang dinyatakan positif menggunakan narkoba.

    BacaIni Saran yang Diabaikan Gatot Brajamusti Sebelum Ditangkap 

    Deddy mengaku kenal baik dengan sosok Gatot Brajamusti. Tidak hanya Gatot, kata Deddy, artis lain yang pernah terlibat kasus narkotik juga dekat dengannya. Deddy tidak memungkiri bahwa dunia hiburan perfilman Indonesia sudah lama dekat dengan narkotik.

    "Saya kenal Gatot, Roy Marten, Doyok, kenal semua. Di kepolisian juga dekat dengan narkoba. TNI, pegawai negeri, wartawan juga banyak yang pakai narkoba karena dikejar deadline. Jadi, semua, di mana-mana narkoba sudah gawat darurat," katanya.

    PUTRA PRIMA PERDANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.