Disebut Sungkem kepada Megawati, Ini Penjelasan Ridwan Kamil  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ridwan Kamil. TEMPO/Prima Mulia

    Ridwan Kamil. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.COBandung - Beberapa foto Ridwan Kamil mengenakan baju merah dan membungkuk sembari menjabat tangan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tersebar di dunia maya. Foto tersebut diambil saat orang nomor satu di Kota Bandung itu menjadi pembicara dalam acara Sekolah Kepala Daerah dari PDIP di Depok, Jawa Barat, Selasa, 30 Agustus 2016. 

    Untuk sikapnya yang menyalami Megawati dengan membungkuk takzim, Ridwan Kamil mengatakan posisi tersebut tidak ada yang salah. "Kalau ketemu orang tua sikap kamu gimana? Masak, Bu Mega duduk, saya di atas terus salaman, kan enggak mungkin," kata Ridwan di Graha Tirta Siliwangi di Jalan Lombok, Kota Bandung, Rabu, 31 Agustus.

    Ridwan Kamil menuturkan posisi “sungkem” yang diambil cuma sebatas menghargai Megawati yang dianggapnya sebagai orang tua. "Maka saya ambil posisi sopan santun itu, kepala dengan kepala harus sama (tinggi). Jadi saya yang nunduk, wajar saja, kan?" ujarnya.

    Tidak hanya kepada Megawati, pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengaku melakukan hal serupa kepada orang yang berumur lebih tua darinya. "Kayak ke ibu saya, ke orang tua. Siapa pun orang tua kita hormati, pasti gaya saya sama. Jadi tidak ada hubungan Ibu Megawati atau bukan," tuturnya.

    Untuk baju warna merah yang dikenakan saat itu, Kang Emil mengatakan pakaian tersebut merupakan permintaan panitia penyelenggara Sekolah Kepala Daerah. Ridwan berujar, dia sering mengenakan pakaian yang warnanya senada dengan warna partai politik yang mengundangnya. 

    "Kalau ketemu NasDem saya pakai baju biru, ketemu Gerindra pakai baju putih, ketemu Golkar pakai baju kuning, dan ketemu PDIP saya ya pakai baju merah. Soalnya, saya tanya ke panitia PDIP katanya dresscode-nya baju merah," ucap Ridwan.

    PUTRA PRIMA PERDANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.