Gubernur Lemhanas Dukung Pendirian Sekolah DPR

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo  dalam Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Hotel Aryaduta, Jakarta, 18 April 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Hotel Aryaduta, Jakarta, 18 April 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Agus Widjojo, mendukung ide sekolah parlemen. Keinginan membentuk sekolah parlemen ini dilontarkan Ketua DPR Ade Komarudin untuk meningkatkan kapasitas anggota Dewan.

    "Semua usaha untuk menyiapkan pejabat publik menjalankan kewenangan secara efektif itu tentu akan baik sekali," kata dia, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 30 Agustus 2016.

    Agus mengatakan sekolah parlemen tidak akan bertabrakan dengan Lemhanas, yang salah satu fungsi menyelenggarakan pendidikan bagi calon pimpinan di tingkat nasional. Sebab spesialisasi sekolah parlemen akan disesuaikan dengan kebutuhan DPR. "Saya rasa semua upaya itu bagus, saling mengisi dan dan melengkapi dan mendukung," kata Agus.

    Sebenarnya, penyelenggaraan pendidikan bagi calon pemimpin tingkat nasional adalah salah satu fungsi dari Lemhanas. Fungsi lainnya adalah melaksanakan pengkajian strategis, dan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan fungsi itu, Agus mengatakan Lemhanas punya sifat lebih umum dibanding sekolah parlemen. "Kalau sekolah parlemen itu menyiapkan peserta-pesertanya untuk duduk dan berperan dalam lembaga parlemen," kata Agus.

    Terkait penolakan atas usul sekolah parlemen ini karena dianggap bisa memboroskan anggaran, Agus menganggapnya sebagai hal yang biasa dalam rencana kebijakan publik. Kebijakan publik, kata dia, memang harus dibuka untuk mendapat konsultasi publik dan menerima masukan-masukan. "Dan itu akan memberkaya kebijakan publik yang akan dilahirkan," kata Agus.

    Sebelumnya, Ade Komarudin mengatakan sekolah parlemen ini dibutuhkan lantaran selama ini banyak keluhan dari masyarakat mengenai kualitas orang-orang yang lolos menjadi anggota Dewan. Pria yang akrab disapa Akom itu mengatakan semua anggota Dewan diharuskan mengetahui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

    Melalui sekolah parlemen, anggota Dewan akan diajarkan cara membahas dan merancang undang-undang. "Cara mengerjakannya hingga membahas dan merancang undang-undang," kata Akom, Jumat pekan lalu.

    Politikus Partai Golkar ini meyakini dengan adanya sekolah parlemen, kualitas anggota dewan dapat ditingkatkan. "Bila dari awal nilainya enam, begitu dididik bisa delapan bahkan sembilan. Jadi, dia siap tempur," katanya. Meski Akom mengakui banyak anggota DPR yang berkompeten, tapi dia berpendapat anggota Dewan tetap membutuhkan pendidikan agar mengerti fungsi dan tugasnya sebagai legislator.

    AMIRULLAH | AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.