PMI Bangun Pabrik Pengolah Plasma dan Kantong Darah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Palang Merah Indonesia (PMI) menunjukan kantong darah di dalam ruangan pendingin di Kantor PMI Jakarta, 29 Juni 2015. PMI Jakarta hanya mendapatkan 300 kantong darah per hari, sementara kebutuhan per hari mencapai 1.000 kantong. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    Petugas Palang Merah Indonesia (PMI) menunjukan kantong darah di dalam ruangan pendingin di Kantor PMI Jakarta, 29 Juni 2015. PMI Jakarta hanya mendapatkan 300 kantong darah per hari, sementara kebutuhan per hari mencapai 1.000 kantong. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    TEMPO.CO, Bandung - Pelaksana harian Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Ginandjar Kartasasmita mengatakan organisasinya sedang merintis pabrik pengolahan plasma dan kantong darah. “Dua pabrik besar yang terkait dengan mengelola produk darah ini ada di Jawa Barat,” kata dia di sela pelantikan dewan kehormatan dan pengurus PMI Jawa Barat di gedung Sate, Bandung, Selasa, 30 Agustus 2016.

    Ginandjar mengatakan pabrik pengolah plasma darah rencananya dibangun di atas lahan milik PMI seluas 3 hektare di kawasan Dago, Kota Bandung. Pabrik pengolahan plasma darah itu akan dibangun bekerja sama dengan Bio Farma. "Bio Farma yang mencari dana,” katanya.

    Plasma darah yang menjadi bahan baku pabrik itu merupakan bagian yang sengaja dibuang saat pengolahan darah diperoleh dari pendonor. “Kalau plasma diperoleh, bisa menjadi produk-produk kimia obat-obatan, seperti albumin dan sebagainya, yang nilai komersialnya tinggi. Kita mengimpor karena belum ada pabriknya di Indonesia,” ujarnya.

    Menurut Ginandjar, PMI sudah memetakan, 12 unit saja yang kualitasnya olahannya memenuhi persyaratan bahan baku pabrik tersebut, seperti di Kota Bandung serta kota-kota di Jawa. “Ada 220 unit transfusi darah di seluruh daerah di Indonesia. Tapi cuma 12 yang kualitasnya cukup baik untuk diproses. Kita harus tingkatkan dalam 2 tahun ini supaya paling tidak ada 50 unit,” ujarnya.

    Dia mengaku, selama ini, PMI mengimpor kebutuhan kantong darah itu dari berbagai negara. Jumlah kantong darah yang dibutuhkan ditaksir terus bertambah karena PMI wajib menyediakan darah mengikuti standar WHO, setara dengan 2 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Kelak, saat pabrik produsen kantong darah berdiri, PMI berencana membelinya. PMI berharap, dua pabrik itu bisa beroperasi dalam 2 tahun lagi.

    Di sela pelantikan dewan kehormatan dan pengurus PMI Jawa Barat, Ginandjar meminta dukungan dari gubernur. Soal pabrik pengolahan plasma, misalnya, dia meminta rekomendasi penggunaan ruang kawasan itu.

    Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan akan membantu proses perizinan pabrik pengolahan plasma darah di atas lahan milik PMI di Kota Bandung yang berada di daerah Kawasan Bandung Utara. “Kita dukung perizinan terkait dengan rekomendasi KBU. Jangankan PMI, yang lain juga kita layani tanpa diskriminasi,” tuturnya di Bandung, Selasa, 30 Agustus 2016.

    Aher, sapaan Ahmad Heryawan, mengatakan soal dukungan akan dibicarakan kemudian. Salah satunya rencana membantu penambahan bank darah di sejumlah wilayah di daerahnya. “Jawa Barat jangan sampai kekurangan darah. Donor darahnya banyak, tapi pengolahannya tidak siap. Kita akan lihat kesiapan itu,” tuturnya.

    Ketua PMI Jawa Barat, yang terpilih untuk kedua kalinya, Inspektur Jenderal Polisi (Purnawirawan) Adang Rochjana mengatakan kebutuhan darah Jawa Barat yang harus disiapkan PMI mengikuti standar WHO, yakni 2 persen populasi menembus 900 ribu labu darah.

    Ginandjar melantik pengurus baru dan Dewan Kehormatan PMI Jawa Barat. Dewan Kehormatan PMI Jawa Barat yang dilantik adalah Netty Prasetiyani Heryawan, Dani Setiawan, Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Zaenuri Hasyim, Brigadir Jenderal Polisi (Purnawirawan) Nana Rukmana Asmita, Ganjar Kurnia, dan Ahmad Hadadi.

    AHMAD FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.