Di Yogya, Ada 6.000 E-KTP yang Belum Diambil Pemilik

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Plt Ketua KPU Hadar Nafiz Gumay menyaksikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, mencoba alat sistem biometrik E-KTP berfungsi sebagai sistem pengendalian keamanan paling tinggi terhadap pemalsuan, penggandaan, biodata penduduk, seusai penyerahan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dan daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dari Kemendagri kepada KPU, di Gedung Komisi Pemilihan Umum Jakarta, 14 Juli 2016. TEMPO/Imam Sukamto

    Plt Ketua KPU Hadar Nafiz Gumay menyaksikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, mencoba alat sistem biometrik E-KTP berfungsi sebagai sistem pengendalian keamanan paling tinggi terhadap pemalsuan, penggandaan, biodata penduduk, seusai penyerahan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dan daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dari Kemendagri kepada KPU, di Gedung Komisi Pemilihan Umum Jakarta, 14 Juli 2016. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO - Yogyakarta - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mencatat ada sekitar 6.000 keping kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) yang belum diambil pemiliknya dan masih berada di kecamatan.

    "Masih ada ribuan yang belum diambil. Kami menyebutnya sebagai 'print ready record'," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Sisruwadi di Yogyakarta, Selasa, 30 Agustus 2016.

    Menurut dia, warga yang merasa sudah pernah melakukan perekaman data namun belum menerima fisik kartu tanda penduduk elektronik bisa mengecek ke kecamatan tempat tinggalnya.

    Sisruwadi mengatakan pengambilan E-KTP di kecamatan tidak membutuhkan syarat yang berbelit-belit, tetapi cukup dengan membawa kartu keluarga asli atau foto kopi saja.

    Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta juga meminta petugas di wilayah untuk mengecek terlebih dahulu KTP yang sudah ada apabila ada warga yang hendak melakukan perekaman data. "Mungkin saja, KTP elektronik mereka sudah tercetak namun belum sempat diambil," katanya.

    Ia berharap, seluruh warga di Kota Yogyakarta memiliki kesadaran untuk memiliki kartu tanda penduduk karena kartu tersebut bukan sekadar identitas warga namun memiliki fungsi lain.

    "Tanpa KTP elektronik, warga tidak akan bisa mengakses layanan seperti membuat paspor atau membuka rekening di bank," katanya.

    Pemerintah Kota Yogyakarta terus mengupayakan agar seluruh warga memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Selain warga yang belum mengambil KTP, masih ada sekitar 2,3 persen dari 312.000 warga yang belum melakukan perekaman data.

    Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya melakukan upaya jemput bola untuk mempermudah warga mengakses layanan perekaman data e-KTP di kelurahan. Selama ini, perekaman data kependudukan dilayani di tingkat kecamatan.

    Warga dari luar daerah yang tinggal di Kota Yogyakarta sudah bisa melakukan perekaman di Kota Yogyakarta begitu pula dengan warga Kota Yogyakarta bisa melakukan perekaman di luar kota.

    "Sebenarnya, tidak ada lagi alasan bagi warga mengalami kesulitan mengakses perekaman data dan memperoleh E-KTP. Semuanya sudah dimudahkan," katanya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.