TERUNGKAP: Jejak Narkoba Gatot Brajamusti Terendus Sejak 2006

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aa Gatot Brajamusti. facebook.com

    Aa Gatot Brajamusti. facebook.com

    TEMPO.COJakarta - Gatot Brajamusti diduga sudah lama memakai narkotik. Menurut teman dekatnya, para artis menjauh begitu tahu kebiasaannya itu. Penangkapan terhadap dirinya, Minggu malam, 28 Agustus 2016, saat dia sedang mengisap sabu di Mataram, Nusa Tenggara Barat, bersama istri ketiganya, hanya soal waktu.

    Badan Narkotika Nasional sudah lama mengendusnya. "Saya ditanya soal narkotik Gatot oleh BNN kira-kira sepuluh tahun lalu," kata pelakon Roy Marten, Senin, 29 Agustus 2016. Lima tahun kemudian, Ketua Gerakan Nasional Anti-penyalahgunaan Narkoba Henry Yosodiningrat melaporkan Gatot ke BNN sebagai pecandu serbuk haram itu.

    Baca: Barang Aa Gatot Disita, dari Vibrator hingga Pistol

    Aparat kepolisian pun juga bolak-balik memeriksa dan menggerebek rumah Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia dua periode ini dengan asumsi ada narkoba di sana. "Tapi tidak pernah terbukti,” ujar Ozzy S.S., yang mengaku sebagai juru bicara Gatot.

    Terkait dengan penangkapan di Lombok, Ozzy curiga Gatot sengaja dijebak. Sebab, Gatot pernah digerebek beberapa kali tapi tidak terbukti. "Patut dipertanyakan ini ada apa. Seperti ada grand design memang sedang ditarget," tuturnya.

    Baca: Reza Artamevia Positif Narkoba, Netizen Sibuk Nasihati

    Ozzy mengatakan ada beberapa pihak yang turut diamankan polisi dalam penggerebekan di Hotel Golden Tulip itu. Di antara orang yang diperiksa adalah artis Reza Artamevia dan Davina, wanita yang dianggap Gatot sebagai keluarganya.

    DEWI SUCI RAHAYU

    Baca Juga
    Eks Pengawal Ungkap Pembunuh Presiden AS John F Kennedy
    Apakah Bambang Dicopot karena Anti-Ahok? Ini Jawaban PDIP



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.