Wapres Jusuf Kalla: Penyanderaan di Filipina Menjadi Bisnis  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan sambutan pada Pameran otomotif berskala internasional, Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2016 di Indonesia Convention and Exhibition (ICE), Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, 11 Agustus 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah

    Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan sambutan pada Pameran otomotif berskala internasional, Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2016 di Indonesia Convention and Exhibition (ICE), Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, 11 Agustus 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah

    TEMPO.COJakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pembajakan di Filipina selatan telah menjadi bisnis. Karena itu, masalah tersebut harus dihadapi bersama antarnegara.

    "Saya kira ini sudah bukan lagi ideologi, tapi bisnis. Jadi memang di Filipina selatan sudah jadi bisnis ini soal," kata Kalla saat memberikan ceramah umum peserta program pendidikan reguler angkatan LIV dan LV Lemhanas, Selasa, 30 Agustus 2016, di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

    Menurut Kalla, penyelesaian kasus penyanderaan di Filipina tidak bisa dilakukan dengan membayar tebusan, tapi dengan tindakan tegas. Masalah ini juga harus dihadapi bersama. Indonesia, kata Kalla, sudah mengalami sekitar tiga kali pembajakan dan saat ini masih ada sembilan sandera.

    Kerja sama keamanan antarnegara tersebut juga untuk menjamin pasokan batu bara ke Filipina, yang dilakukan dengan pengawalan kapal dagang oleh personel bersenjata. Sebab, jika penyanderaan terus terjadi, kapal pengangkut batu bara dari Indonesia akan sulit mengirim ke Filipina.

    Menurut Kalla, salah satu masalah keamanan di Filipina adalah banyak warga sipil yang memegang senjata. Kalla bercerita ketika diminta memberikan nasihat kepada mantan Presiden Arroyo untuk menciptakan perdamaian di Filipina selatan. Kalla pun bertanya kepada panglima di sana mengenai jumlah senjata yang beredar di masyarakat. Diperkirakan ada satu juta senjata yang ada di masyarakat. "Jadi bagaimana bikin gencatan senjata kalau ada sejuta senjata di kalangan sipil," ujar Kalla. 

    Di Aceh, saat konflik terjadi, kata Kalla, ada 2.000 senjata. Begitu 2.000 senjata dipotong, konflik selesai dan perdamaian terjadi. "Kalau sejuta senjata susah. Sandera ini sebagai bisnis, jadi bukan soal ideologi," tutur Kalla.

    AMIRULLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.