Topi Adat Batak Jokowi Keliru, Suku Dairi Merasa Diabaikan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Joko Widodo didampingi Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi (kiri kedua) dan Menteri Pariwisata Arief Yahya (kiri) menggunakan pakaian adat Batak menyaksikan pelepasan Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba di Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, 21 Agustus 2016. Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba sekaligus mempromosikan potensi wisata daerah itu. ANTARA/Septianda Perdana

    Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Joko Widodo didampingi Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi (kiri kedua) dan Menteri Pariwisata Arief Yahya (kiri) menggunakan pakaian adat Batak menyaksikan pelepasan Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba di Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, 21 Agustus 2016. Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba sekaligus mempromosikan potensi wisata daerah itu. ANTARA/Septianda Perdana

    TEMPO.CO, Medan - Kunjungan Presiden Joko Widodo ke kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, kembali menuai kritik dari kelompok masyarakat Batak. Selain kontroversi pemakaian pakaian ada, seperti topi dan tongkat Batak, masyarakat adat Dairi turut mengkritik topi yang disebut talitali itu.

    Baca: Empat Kesalahan Baju Adat Presiden Jokowi

    Setelah berkonsultasi dengan tetua suku Dairi, kata tokoh masyarakat adat Dairi Robin Sihotang, disimpulkan, topi mahkota yang disematkan ke kepala Presiden Jokowi seharusnya utuh berupa ulos yang dirajut, tidak boleh dipotong atau digunting. "Kami warga Dairi menyayangkan pemakaian talitali atau topi kebesaran mahkota untuk Presiden yang disematkan sembarangan. Apalagi hasil kreasi kontemporer perpaduan dari guntingan ulos," kata Robin kepada Tempo, Senin, 29 Agustus 2016.

    Menurut Robin, bagi orang Dairi dan Pakpak, yang menjadi bagian puak Batak, ulos yang dipotong atau digunting dianggap sebuah penghinaan dan bisa mendatangkan malapetaka. "Pemberian mahkota tertinggi orang Batak, seperti topi dan tongkat untuk pimpinan tertinggi, misalnya kepada presiden, harus melalui doa dan ritual tokoh adat Batak dari tujuh wilayah kawasan Danau Toba. Tidak boleh sembarangan dan diwakilkan, harus tokoh masyarakat adat." ujar Sihotang.

    Dia menyayangkan pemberian topi mahkota untuk Jokowi hanya dikonsultasikan dengan panitia Karnaval Pesona Danau Toba kepada penenun ulos. "Begitu juga tongkat yang diberikan kepada Jokowi, tidak boleh tongkat Tunggal Panaluan. Sebab, itu untuk panglima perang atau dukun. Untuk seorang tamu terhormat seperti presiden, tongkat yang disematkan harus tongkat Balahat raja," kata Sihotang.

    BacaDianggap Menghina, Dua Akun Facebook Dilaporkan ke Polisi

    Meski menyayangkan kesalahan itu akibat tak berkonsultasi dengan tokoh adat Dairi, Sihotang menilai, kunjungan Jokowi ke kawasan Danau Toba akan membawa manfaat besar bagi masyarakat Batak. "Tapi, itu tadi, kami orang Batak Dairi tidak dilibatkan dan merasa ditinggalkan menyambut kedatangan Presiden Jokowi saat pesta karnaval pesona Danau Toba. Kenapa hanya orang Batak Toba yang berperan? Seharusnya semua puak Batak, termasuk orang Dairi, diberi peran agar merasa dihargai." tutur Sihotang.

    Kepala Dinas Pariwisata Sumut Elisa Marbun mengatakan pemberian talitali atau topi mahkota kepada presiden sudah dikonsultasikan dengan penenun ulos. Namun dia mengakui bentuk topi mahkota yang dipakai Jokowi tidak dikonsultasikan dengan tokoh adat. "Konsultasi dengan ahli penenun ulos saja," kata Marbun.

    SAHAT SIMATUPANG


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polusi Udara Pembunuh Diam-diam

    Perubahan iklim dan pencemaran udara menyebabkan lebih dari 12,6 juta kematian per tahun. Jumlah korban jiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya.