Kementerian Agama Bentuk Tim Khusus Tangani Kasus Haji Ilegal

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri agama Lukman Hakim Saifuddin memberikan keterangan dalam konferensi pers Sidang Itsbat Awal Syawal 1437 H di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, 4 Juli 2016. Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan Hari Raya Idul Fitri tahun ini jatuh pada hari Rabu 6 Juli 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri agama Lukman Hakim Saifuddin memberikan keterangan dalam konferensi pers Sidang Itsbat Awal Syawal 1437 H di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, 4 Juli 2016. Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan Hari Raya Idul Fitri tahun ini jatuh pada hari Rabu 6 Juli 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COJakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin membentuk tim khusus dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama untuk mendalami kasus pemberangkatan haji ilegal melalui Filipina. Ditegaskan bahwa tidak ada satu pun biro perjalanan yang memberangkatkan 177 calon haji asal Indonesia tersebut berstatus legal.

    Menurut Lukman, karena biro perjalanan tersebut ilegal, Kementerian Agama tidak bisa menuruti permintaan pihak-pihak yang mendesak Kementerian Agama mencabut izinnya. Sebab, kasus ini murni tindak pidana penipuan. "Polisi akan mengusut ini karena memberangkatkan tanpa dokumen resmi," ucapnya selepas rapat bersama DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Agustus 2016.

    Bersama kepolisian, Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama akan membuat peraturan untuk mengantisipasi hal serupa di kemudian hari. "Tentu kami tahu secara utuh bagaimana modusnya," ucap Lukman.

    Baca Juga: 177 WNI Korban Haji Ilegal Sudah di KBRI Manila

    Saat ini, 177 WNI yang ada di Filipina belum bisa dipulangkan. Lukman mengatakan pemerintah Filipina masih memerlukan waktu untuk menginterogasi jemaah dan biro perjalanan guna mendapatkan informasi yang komprehensif.

    Lukman menambahkan, Kementerian Agama tidak mengetahui sama sekali modus pemberangkatan haji ilegal seperti yang terjadi di Filipina. "Tapi kami bersyukur bisa terungkap." 

    Terkuaknya modus ini, kata Lukman, menjadi pembelajaran bagi lembaganya. "Kami jadi tahu ada titik lemah yang bisa dimanfaatkan oknum," ucapnya.

    Kejadian haji ilegal ini, menurut Lukman, menjadi bukti bahwa Kementerian Agama kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar menggunakan penyelenggara ibadah haji khusus yang resmi. "Kami introspeksi diri, masyarakat juga dapat bertanya untuk mengetahui mana PIHK yang resmi atau ilegal."

    Simak: Kapolri: Usut Jaringan WNI Berangkat Haji dari Filipina 

    Sebelumnya, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian menyatakan akan mengusut jaringan pengiriman jemaah haji asal Indonesia melalui Filipina. Menurut Tito, pihaknya telah mengirim tim untuk mengusut kasus tersebut. "Kami punya liaison officer (LO) di Filipina untuk melakukan penyelidikan," katanya di Makassar, Selasa, 23 Agustus 2016.

    Menurut Tito, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mendalami pengiriman jemaah haji itu. Ia menduga ada sindikat yang memanfaatkan pemberangkatan jemaah tersebut.

    AHMAD FAIZ | ABDUL RAHMAN

    Baca: Penjelasan Syafii Maarif Soal Teologi Maut Pelaku Bom Medan  
             Di Medsos Ada Polwan Dicium Polisi, Kapolri Bereaksi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.