Pilkada di Tiga Wilayah Rawan, Ini Pesan Menteri Tjahjo

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo (kiri) bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Juri Ardiantoro usai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, 9 Agustus 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo (kiri) bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Juri Ardiantoro usai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, 9 Agustus 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap indeks kerawanan pemilu (IKP) 2017 yang diluncurkan Badan Pengawas Pemilu mampu memotret kerawanan dan potensi pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah tahun depan. Menurut dia, pengawasan preventif (early warning) pemilu perlu dilakukan semua pihak.

    "Terutama pengawas, untuk memetakan daerah yang rawan dalam pelaksanaan pilkada serentak 2017," kata Tjahjo di Jakarta, Senin, 29 Agustus 2016.

    Hasil IKP ini, kata Tjahjo, penting bagi Bawaslu untuk mengawasi pilkada. Ia juga meminta kepala daerah menyikapi hasil IKP tersebut. "Nanti kepala daerah menjadi penanggung jawab kalau daerah ada gejolak sosial. Segera koordinasi dengan aparat," kata dia.

    Tjahjo optimistis pilkada serentak 2017 berjalan lancar. Kementerian Dalam Negeri, kata dia, juga akan memproses kerawanan yang ditemukan kepolisian dan Badan Intelijen Negara. "Itulah fungsi kami untuk menjembatani," kata dia.

    Kepala Badan Intelijen Negara, Sutiyoso, mengatakan pihaknya terus memantau kerawanan daerah menjelang pemilu. "Kita punya pengalaman pilkada serentak yang lebih banyak dan aman. Apalagi sekarang, kami optimistis aman," kata dia.

    Dalam indeks kerawanan pemilu 2017, Provinsi Papua Barat, Aceh, dan Banten memiliki kerawanan tertinggi. Beberapa daerah berindeks kerawanan sedang, yaitu Sulawesi Barat, DKI Jakarta, Bangka-Belitung, dan Gorontalo.

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengingatkan hasil IKP tersebut bukan penilaian permanen. "Ini harus jadi dorongan untuk mengeliminasi kerawanan tersebut," ujarnya.

    ARKHELAUS W.


    Baca Juga:
    Gatot Brajamusti Ditangkap, di Tempat Ini Narkoba Disimpan
    Menteri Tjahjo: Deadline PerekamanE-KTP Bisa Mundur
    Seleksi Hakim Agung, Komisi Hukum DPR Pesimistis  

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.