DPR Minta Kemenkeu Cek Lagi Rencana Pangkas Tunjangan Guru  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Guru Honorer Bandung Tagih Pencairan Uang Tunjangan

    Guru Honorer Bandung Tagih Pencairan Uang Tunjangan

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Mukhamad Misbakhun, mengatakan Kementerian Keuangan harus mempertimbangkan lagi rencana memangkas anggaran tunjangan profesi guru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. Ia mengatakan masih banyak keluhan dana tunjangan profesi guru yang belum cair di daerah. “Jangan dulu dikatakan fiktif semua,” kata dia di Jakarta, Sabtu, 27 Agustus 2016.

    Kementerian Keuangan berencana memangkas tunjangan profesi guru sebesar Rp 23,4 triliun. Pemangkasan tersebut merupakan bagian dari penghematan transfer ke daerah sebesar Rp 70,1 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan pemotongan tunjangan profesi guru dilakukan menyesuaikan dengan data jumlah guru di daerah. Menurut dia, jumlah guru yang berhak menerima tunjangan tidak sesuai dengan saat penganggaran. Ia mengatakan gurunya memang tidak ada atau ada namun belum bersertifikat profesi.

    Misbakhun meminta Kementerian Keuangan mengecek terlebih dulu angka Rp 23,4 triliun tersebut. Ia mendapatkan keluhan bahwa masih banyak guru bersertifikat profesi yang belum mendapatkan tunjangan. Bahkan ada guru yang mengaku hingga Juni lalu belum menerima tunjangan tersebut. “Saya ini sudah bekerja untuk negara, tapi negara belum membayar,” kata dia menirukan keluhan guru.

    DPR pada dasarnya sepakat apabila ada pemangkasan anggaran. Menurut Misbakhun, pemotongan bisa dilakukan untuk anggaran perjalanan dinas dan rapat yang tidak penting. Ia pun mendorong terciptanya efisiensi anggaran dari rencana Sri Mulyani tersebut.

    Misbakhun berpesan agar pemangkasan anggaran tidak merugikan sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, yang paling penting adalah rencana pemangkasan anggaran oleh Kementerian Keuangan tidak bertolak belakang dengan kepentingan rakyat.

    DANANG FIRMANTO

    Baca Juga:
    Bertemu Peternak Kambing di Bogor, Jokowi Minder
    Anggaran Tiap Anggota DPD Rp 2,5 M Per Tahun, untuk Apa?

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.