SBY: Pembangunan Berbasis Maritim Tidak Boleh Hanya Retorika  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • susilo bambang yudhoyono

    susilo bambang yudhoyono

    TEMPO.COJakarta - Presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, mengatakan pembangunan ekonomi berbasis benua maritim harus diwujudkan agar perekonomian Indonesia maju. "Saya katakan ini penting, tapi tidak boleh hanya retorika, harus diterjemahkan dalam kebijakan dan tindakan di seluruh Indonesia," ujarnya dalam orasi ilmiah yang disampaikan dalam acara Wisuda Universitas Al-Azhar Indonesia di gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Kehutanan, Jakarta, Sabtu, 27 Agustus 2016.

    SBY menuturkan pembangunan ekonomi maritim sangat dibutuhkan Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Bahkan Indonesia memiliki pulau terbanyak di dunia dengan jumlah lebih dari 17 ribu pulau. "Ini meniscayakan pentingnya pembangunan ekonomi yang tangguh. Apalagi di sana juga terdapat banyak minyak, gas, ikan, dan lain-lain," katanya.

    Pembangunan ekonomi maritim, menurut SBY, juga perlu diciptakan sebagai alternatif untuk mengembangkan sumber perekonomian negara. Sebab, Indonesia akan merugi jika hanya menguras sumber daya daratan. "Kita harus daya gunakan semuanya dengan baik sehingga makin bagus ekonomi kita dan Adik selama tidak merusak lingkungan," ucapnya.

    Konsep pembangunan ekonomi berbasis maritim yang sudah diberlakukan dan dimulai negara lain diharapkan bisa dimaksimalkan Indonesia dalam mendorong potensi ekonomi maritim demi kemajuan negara. "Itulah inti blue economy atau green economy. Kita jangan sampai tertinggal," tuturnya.

    SBY juga berpesan bahwa yang diperlukan bangsa Indonesia saat ini adalah konsep dan model ekonomi yang tepat untuk kemajuan Indonesia. "Tidak boleh terlalu kapitalistis, tidak boleh berorientasi pada pasar, tapi mendayagunakan yang kita miliki dengan baik, seimbang, tetap menjaga keadilan dan kelestarian lingkungan," ujarnya.

    ABDUL AZIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.