Terseret Kasus Korupsi Lippo, Ini Kata Nusron Wahid  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Nusron Wahid, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Istimewa

    Nusron Wahid, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid, enggan berkomentar menanggapi pernyataan sopir asisten mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro, Doddy Aryanto Supeno.

    Dalam sidang dugaan suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Doddy di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, pada Senin, 22 Agustus 2016, jaksa penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi membacakan sejumlah poin dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sopir Doddy yang bernama Darmandji. Dalam BAP itu disebutkan bahwa Doddy pernah mengirimkan dokumen dan uang untuk Nusron.

    “Saya enggak mau menanggapi soal itu, orang kan boleh aja nyebut-nyebut begitu,” ujar Nusron, saat dihubungi Tempo, Jumat, 26 Agustus 2016.

    Seperti dikutip dari Kompas.com, Senin, 22 Agustus 2016, Darmandji dalam BAP yang dibacakan jaksa mengatakan soal hal itu. "Saudara Doddy sering mengirimkan barang yang saya duga berupa uang kepada saudara Lukas dengan pengiriman di basement Gedung Matahari, Jalan Jenderal Sudirman, dan Kepala BNP2TKI di Kantor Pemuda Anshor."

    Darmandji, yang seharusnya dijadwalkan memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang itu, berhalangan hadir. Karena alasan itu, jaksa membacakan keterangannya dalam BAP.

    Nusron pun tak menjawab atau mengkonfirmasi ketika ditanya perihal kebenaran pernyataan Darmandji tersebut. “Saya enggak mau berkomentar, itu tidak relevan dan tidak penting,” kata dia.

    GHOIDA RAHMAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.