Soal Video Freddy Budiman, Kapolri: Masih Kami Selidiki  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kiri) saat Konferensi Pers di Halim Perdanakusumah, Jakarta, 31 Juli 2016. TEMPO/Inge Klara

    Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kiri) saat Konferensi Pers di Halim Perdanakusumah, Jakarta, 31 Juli 2016. TEMPO/Inge Klara

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan kepolisian saat ini tengah mendalami video kesaksian Freddy Budiman terkait dengan bisnis narkoba. Menurut dia, video tersebut telah diserahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepadanya dan Tim Pencari Fakta (TPF) pada Kamis kemarin.

    "Sudah diterima, kami akan pelajari. Ke TPF juga nanti," ucap Tito di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Jumat, 26 Agustus 2016.

    Ditanyai soal dugaan keterlibatan pejabat polisi dalam bisnis narkoba tersebut, Tito tak mau berkomentar. "Kami tak perlu sampaikan sekarang. Itu bagian dari investigasi tim,"

    Sebelumnya, Ketua TPF Komisaris Jenderal Dwi Prayitno menuturkan video testimoni Freddy, yang telah dieksekusi pada akhir Juli 2016, dibuat salinannya untuk memeriksa ada-tidaknya indikasi pidana.

    TPF, ujar dia, sudah mengumpulkan sejumlah informasi terkait dengan pertemuan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar dengan Freddy di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan.“Pertemuannya memang ada dan beberapa keterangan sudah diambil,” ucapnya.

    Penyidik pun memburu informasi dari adik Freddy serta mempelajari pleidoi gembong narkoba yang ditangkap pada 2011 itu. Prayitno mengatakan TPF juga bersinergi dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Budi Waseso dan TNI, yang juga memiliki tim investigasi di internal masing-masing.

    Prayitno berjanji segera mengumumkan hasil penelusuran TPF. “Sampai sekarang, belum ada fakta adanya aliran dana ke pejabat Mabes Polri tertentu. Apa yang disampaikannya harus diuji,” ujarnya.

    YOHANES PASKALIS



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.