Suap Hakim Bengkulu, KPK Periksa Hakim Tipikor

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kepahiang, Bengkulu, yang sekaligus hakim pada Pengadilan Tipikor Bengkulu, Janner Purba tiba di gedung KPK Jakarta, 24 Mei 2016. Petugas KPK juga mengamankan barang bukti berupa dua kendaraan roda dua serta uang tunai senilai Rp 150 juta yang diduga suap dalam perkara Tipikor yang tengah ia tangani di Pengadilan Tipikor Bengkulu. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kepahiang, Bengkulu, yang sekaligus hakim pada Pengadilan Tipikor Bengkulu, Janner Purba tiba di gedung KPK Jakarta, 24 Mei 2016. Petugas KPK juga mengamankan barang bukti berupa dua kendaraan roda dua serta uang tunai senilai Rp 150 juta yang diduga suap dalam perkara Tipikor yang tengah ia tangani di Pengadilan Tipikor Bengkulu. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, Siti Inshiroh, hari ini, Jumat, 26 Agustus 2016. Pemeriksaan dilakukan terkait dengan perkara penyelewengan honor Dewan Pembina Rumah Sakit M. Yunus, Bengkulu.

    "Diperiksa sebagai saksi untuk Edi Santroni," kata Kepala Biro Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Jumat, 26 Agustus 2016. Selain memeriksa Siti, KPK hari ini memeriksa anggota majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Toton. Dia diperiksa sebagai tersangka dalam perkara suap ini.

    Kasus rasuah ini bergulir sejak KPK melakukan operasi tangkap tangan pada 23 Mei 2016. Dalam operasi itu, KPK mencokok panitera pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu, Badaruddin Bachsin; mantan Kepala Bagian Keuangan RSUD M. Yunus, Safri Syafi'i; Kepala Pengadilan Negeri Kepahiang Janner Purba; Toton; dan Edi.

    Safri dan Edi adalah terdakwa kasus penyalahgunaan honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus. Mereka diduga memberikan suap sebesar Rp 650 juta kepada Janner selaku hakim yang menangani perkara mereka agar divonis bebas.

    Menurut keterangan lembaga antirasuah, duit itu diduga dibagi dengan Toton. Sedangkan Badaruddin diduga sebagai pengatur administrasi negara.

    MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.