Ketua DPR Tolak Tunjangan Guru Dipangkas  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ade Komaruddin. TEMPO/Imam Sukamto

    Ade Komaruddin. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin meminta pemerintah tidak memotong anggaran tunjangan guru. Dia menyarankan pemerintah memangkas anggaran sektor lain, termasuk gaji pejabat.

    "Kalau tidak ada lagi yang bisa dipotong, potong saja gaji pejabat negara," kata Ade di gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 26 Agustus 2016.

    Menurut politikus Partai Golongan Karya ini, jasa guru besar dan semua orang harus berterima kasih kepadanya. "Kita bisa begini, jadi DPR, wartawan karena mereka. Tahu terima kasihlah," ucapnya. Ade mengaku akan berbicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Badan Anggaran DPR agar tunjangan guru tidak dipotong.

    Dalam rapat bersama DPR kemarin, Menteri Sri Mulyani mengumumkan rencana pemangkasan tunjangan profesi guru sebesar Rp 23,4 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. Hal ini dalam rangka menghemat transfer ke daerah sebesar Rp 70,1 triliun.

    "Saya harap ini bukan berarti kami tidak memihak mereka. Dana itu berlebihan (over budgeting)," ujarnya.

    Menurut Sri Mulyani, pemotongan ini dilakukan untuk menyesuaikan anggaran dengan data riil jumlah guru di lapangan. "Gurunya memang tak ada atau ada gurunya tapi belum bersertifikat profesi, sehingga tak bisa kami beri tunjangan," tuturnya.

    AHMAD FAIZ



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.