TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menggelar rapat koordinasi (rakor) penanggulangan siaga darurat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat, Kamis, 25 Agustus 2016.
Rakor tersebut dihadiri BNPB, Kementerian Koordinator PMK, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta wali kota dan bupati se-Kalimantan Barat.
Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengatakan rapat tersebut membahas penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di daerahnya. “Provinsi Kalimantan Barat membutuhkan bantuan pemerintah pusat untuk menanggulanginya,” katanya dalam keterangan tertulis pada Kamis, 25 Agustus 2016.
Kepala BNPB Willem Rampangilei mengatakan keberhasilan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mempertaruhkan reputasi bangsa. Sebab, Indonesia dianggap berkontribusi menyumbangkan karbondioksida (CO2) terbesar dari kebakaran hutan dan lahan.
Ia menghimbau semua masyarakat menjaga lingkungannya supaya tidak terbakar. "Pencegahannya melalui identifikasi daerah yang rawan kebakaran, meningkatkan sistem peringatan dini agar api yang masih kecil mudah dipadamkan, serta sosialisasi kepada masyarakat dan penegakan hukum," tutur Willem.
Untuk menangani kebakaran yang kerap terjadi saat ini, pemerintah telah mengerahkan helikopter water bombing dan hujan buatan. Dukungan operasi udara dilakukan dengan water bombing, Air Tractor Fix Wing, dan TMC pesawat Cassa 212. Water Bombing menggunakan jenis pesawat Mi-8, Mi-71, Kamov, Sikorsy, Bell, dan Bolco. Total dukungan udara mencapai 17 pesawat dan helikopter. Selain itu, BNPB akan mendukung peralatan yang dibutuhkan untuk pemadaman api operasi darat.
Willem mengatakan akan ada perubahan pola hujan buatan yang dilakukan Tim Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) tahun ini. Pada 2015, hujan buatan dilaksanakan dengan berkoordinasi langsung dengan pemerintah provinsi karena keterbatasan sumber daya manusia. “Tahun ini, TMC akan dikendalikan pemerintah pusat dan akan dialokasikan untuk daerah yang membutuhkan hujan buatan,” ucapnya.
Sedangkan kanal blocking akan terus dibuat bersama Badan Restorasi Gambut (BRG). Posko dan Incident Commander diimbau selalu aktif dan beroperasi. “Briefing setiap pagi dan sore, melakukan evaluasi sehingga selalu waspada terhadap Karhutla," tutur Willem.
Saat ini, enam provinsi dinyatakan siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Enam provinsi tersebut ialah Riau, yang ditetapkan pada 7 Maret-30 November 2016, Sumatera Selatan 1 Maret -30 November 2016, Jambi 1 Juni-1 September 2016, Kalimantan Barat 1 Juni-1 September 2016, Kalimantan Tengah 11 Juni-14 Oktober 2016, dan Kalimantan Selatan 15 Agustus-15 November 2016.
Selain rakor, Kepala BNPB, didampingi Gubernur Kalimantan Barat, Kapolda, dan Pangdam, menggelar video teleconference di kantor Polda Kalbar dengan Menteri Koordinator PMK Puan Maharani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Kepala BMKG dan Kapolri yang berada di Mabes Polri Jakarta. Mereka membahas kesiapan pemerintah menanggulangi bencana asap. Pembahasan itu juga didengarkan langsung oleh Polda di seluruh Indonesia.
Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terjadi penurunan kebakaran hutan dan lahan tahun sebesar 69,8 persen. “Asap juga berkurang dibanding 2015," ucap Cornelis.
VINDRY FLORENTIN
