Gugatan Vaksin Palsu, Hakim Sarankan Dua Pihak Mediasi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puluhan orang tua korban vaksi palsu bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, menggelar aksi damai, di Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur, 20 Juli 2016. Dalam aksi damai ini mereka mendesak pihak RS. Harapan Bunda bertanggung jawab atas penyebaran, pembiaran dan pemberian vaksin palsu terhadap anak-anak yang menjadi korban dan menuntut segera melakukan vaksinasi ulang. TEMPO/Imam Sukamto

    Puluhan orang tua korban vaksi palsu bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, menggelar aksi damai, di Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur, 20 Juli 2016. Dalam aksi damai ini mereka mendesak pihak RS. Harapan Bunda bertanggung jawab atas penyebaran, pembiaran dan pemberian vaksin palsu terhadap anak-anak yang menjadi korban dan menuntut segera melakukan vaksinasi ulang. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Sidang kasus vaksin palsu yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 25 Agustus 2016, akan memasuki tahap mediasi. Hakim Ketua Novvry Tammy Oroh menjelaskan, proses persidangan harus melalui tahap mediasi terlebih dahulu. Hal itu sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 Tahun 2016.

    “Majelis menunjuk hakim mediator dari PN Jaktim, Ida Marion. Mediasi perlu dilaksanakan untuk mempercepat penyelesaian perkara dan menghindari perselisihan antar para pihak,” kata Novvry.

    Setelah perundingan oleh kedua pihak, mediasi akan diselenggarakan pada 8 September 2016. Kuasa hukum orangtua korban vaksin palsu, Rony Eli Hutahaean, mengatakan, sidang lanjutan gugatan tetap diteruskan bila tidak ada titik temu dalam tahap mediasi.

    Dalam tahap mediasi, imbuh Rony, tergugat akan memberikan sikap atas gugatan yang dilimpahkan. Di saat itulah kedua belah pihak akan mendengarkan sikap masing-masing yang dirasa dapat menyelesaikan masalah.

    Gugatan yang diajukan, antara lain, dibukanya jumlah data korban oleh Rumah Sakit Harapan Bunda, membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 687,6 juta dan Rp 1 miliar untuk ganti rugi imateriil. Jika lalai menjalankan apa yang sudah diputuskan, maka tergugat harus membayar uang paksa sebesar Rp 1 juta per hari.

    “Tapi bukan di situ hakikat dari gugatan kami. Kami ingin memberikan pembelajaran, khususnya pada pemerintah agar serius untuk menangani (kasus vaksin palsu), karena begitu banyak permasalahan yang tidak ada ujungnya,” ucap Rony.

    Salah satu orangtua korban vaksin palsu, Maruli Tua Silaban, menggugat empat pihak, yakni Rumah Sakit Harapan Bunda sebagai tergugat satu, dr. Muhidin sebagai tergugat dua, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai tergugat tiga, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia sebagai tergugat empat.

    LANI DIANA | KUKUH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Fakta-fakta Pelantikan Jokowi - Ma'ruf, Dihadiri Prabowo - Sandi

    Selain beberapa wakil dari berbagai negara, pelantikan Jokowi - Ma'ruf ini dihadiri oleh Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.