Diskusi RUU Pertembakauan: Duit Rokok Mengalir ke Parlemen  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Lawan Industri Rokok (Gebrak) melakukan aksi simpatik kesehatan dan pengendalian tembakau saat Car Free Day di kawasan Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, 24 April 2016. Mereka mengajak masyarakat untuk menolak diadakannya pameran mesin rokok atau Internasional World Tobacco Process and Machinery. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Lawan Industri Rokok (Gebrak) melakukan aksi simpatik kesehatan dan pengendalian tembakau saat Car Free Day di kawasan Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, 24 April 2016. Mereka mengajak masyarakat untuk menolak diadakannya pameran mesin rokok atau Internasional World Tobacco Process and Machinery. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.COJakarta - Koordinator Program Nasional Indonesia Institute for Social Development (IISD) Sudibyo Markus mengatakan RUU Pertembakauan menjadi permainan antara industri rokok dan parlemen. "Duit dari industri rokok itu banyak yang ngalir ke parlemen," kata Sudibyo dalam acara diskusi RUU Pertembakauan di gedung Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Agustus 2016. 

    RUU Pertembakauan ini sepertinya diperuntukkan bagi industri rokok. "Bahkan kayaknya mereka yang ngatur-ngatur," ujarnya. 

    Menurut Sudibyo, setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan pemerintah bila akan mengusulkan undang-undang. Pertama, adanya perintah atau keperluan dari UUD 1945. "Keperluan yang dibutuhkan nasional," tuturnya. Dalam pembuatan RUU Pertembakauan, tidak ada satu pun alasan agar RUU ini terbentuk. "Dan tembakau juga bukan komoditas pertanian unggulan Indonesia." 

    Kedua, tiba-tiba saja RUU Pertembakauan ini masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Menurut Sudibyo, Prolegnas sudah diatur dalam rancangan waktu tertentu. "Tidak boleh asal masuk saja, kecuali bila sangat penting untuk nasional," ucapnya.

    Ketiga, bila akan mengusulkan RUU, harus dipersiapkan naskah akademik untuk menyelaraskan RUU tersebut. "Ini sama sekali tidak ada naskah akademik," katanya. Dengan demikian, sekitar 14 pasal dalam RUU Pertembakauan terlihat sama dengan undang-undang yang telah ada. 

    Pengacara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Julius Ibrani, mengatakan terlihat bahwa RUU Pertembakauan melanggar hukum. "Selain ada manipulasi proses, juga ada manipulasi substansi," ujarnya. 

    Menurut Julius, Komisi Pemberantasan Korupsi harus segera mengusut RUU Pertembakauan ini. "Jangan disahkan karena industri rokok akan menang," tuturnya. 

    ODELIA SINAGA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.