KPK Kembalikan Berkas Fuad Amin yang Tidak Terpakai

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ANTARA/Reno Esnir

    ANTARA/Reno Esnir

    TEMPO.CO, Bangkalan -Lima penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi Markas Kepolisian Resor Bangkalan, Jawa Timur, Rabu, 24 Agustus 2016. Mereka bertemu dengan Kepala Kepolisian Resor Bangkalan, Ajun Komisaris Besar Anisullah M Ridha. Pertemuan usai sekitar pukul 11.30, mereka kemudian masuk ke ruangan Wakil Kapolres Bangkalan Komisaris Pauji.

    Lima penyidik itu, berpakaian tanpa rompi KPK. Salah seorang di antaranya membawa tas ransel warna krem. Sejumlah informasi menyebut kedatangan penyidik KPK itu terkait operasi tangkap tangan pemotongan dana desa di Kecamatan Tanjung Bumi. Namun, Kepala Polres Bangkalan, Ajun Komisaris Besar Anisullah M Ridha membantah kabar itu. "Mereka hanya berkoordinasi mengenai kasus yang lalu-lalu," kata dia.

    'Kasus yang lalu' yang dimaksud Anis, sapaan akrab Anisullah, adalah perkara korupsi pencucian uang dengan terpidana mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron. Menurut Anis, para penyidik hendak mengembalikan sejumlah dokumen yang dulu disita KPK saat menangkap Fuad Amin. Namun dalam proses kasus, berkas-berkas itu tidak digunakan KPK. "Hanya itu saja (pengembalian berkas)," ujar dia.

    Namun, ketika ditanya lagi soal OTT dana desa, Anis tidak membantah atau mengiyakan. Kata dia, selain berkoodinasi pengembalian dokumen, dirinya juga berkonsultasi tentang beberapa hal. "Begini, tujuan pokok kedatangan KPK soal pengembalian dokumen, sambil lalu saya konsultasi," kata dia tanpa merinci materi yang dikonsultasikan.

    Ada pun soal perkembangan perkara pemotongan dana desa dengan tersangka Camat Tanjung Bumi, Joko Budiono dan sekretarisnya Mohammad Pahri, Anis mengatakan belum ada tersangka baru. Untuk mempercepat penyelesai berkas perkara, pihaknya telah meminta keterangan dua saksi ahli pidana dari dua universitas di Surabaya dan Malang. "Soal OTT tersangka masih dua, belum ada yang lain."

    Selain dua saksi ahli, kata Anis, telah memeriksa total sembilan saksi terkait pemotongan dana desa di Tanjung Bumi. Salah satunya Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Bangkalan Ismet Efendi dan berapa stafnya.


    MUSTHOFA BISRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.