TEMPO.CO, Bandung - Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, akan mempercepat pembebasan lahan sejumlah proyek pemerintah pusat dan daerah mulai dari jalan tol, waduk, hingga proyek masjid terapung. “Masalahnya adalah proses administrasi harus ada percepatan,” kata dia di Bandung, Rabu, 24 Agustus 2016.
Iwa mengatakan, pembebasan lahan memerlukan sejumlah tahapan mulai dari pengukuran, membuat peta bidang, apraisal harga lahan, musyawarah harga, dilanjutkan dengan pembayaran. “Proses ini yang perlu dipercepat karena tahapan itu harus dilalui sehingga proses pembebasan bisa berjalan mulus agar tidak ada permasalahan di kemudian hari,” kata dia.
Menurut Iwa, sejumlah proyek pemerintah pusat dengan pendanaan berasal dari APBN hingga pinjaman luar negeri tengah dikerjakan di Jawa Barat. Pembangunan jalan tol yang masih terkendala pembebasan lahan diantaranya jalan tol Cimanggis-Cibitung, Bogor-Ciawi-Sukabumi, serta Cileunyi-Sumedang-Dawuan. “Sedangkan tol Soroja (Soreang-Pasirkoja) tinggal pembayaran, dimana pendanaan sesuai keputusan Kementerian PU Pera ditalangi dulu oleh badan usaha,” kata dia.
Lalu proyek pembangunan sejumlah waduk di Jawa Barat. “Pembebasan lahan untuk waduk dalam rangka ketahanan pangan, yang pertama waduk Cipanas yang wilayahnya berada di Indramayu dan Sumedang, lalu waduk yang sudah di arahkan lama oleh presiden yaitu Ciawi Cipayung yang sedang dalam proses sekarang, selanjutnya proyek lanjutan jalan lingkar untuk waduk Jatigede di Sumedang,” kata Iwa.
Iwa mengungkpakan, sejumlah proyek pemerintah provinsi juga masih terkendala masalah pembebasan lahan. Pertama penambahan lahan untuk bandara Kertajati di Majalengka untuk perpanjangan runway atau landasan dari panjang 2.500 meter menuju 3.500 meter dan tanah untuk jalan akses menuju bandara. "Ini vital, harus beres pembebasan lahannya,” kata dia.
Iwa mengatakan, pembebasan lahan untuk bandara Kertajati itu sudah disiapkan di anggaran tahun ini. “Pembebasan tanah itu dengan anggaran bersumber dari APBD untuk bandara itu sekitar Rp 90 miliar,” kata dia.
Proyek selanjutnya adalah pembangunan masjid terapung di Gedebage, Kota Bandung. Iwa mengaku, pemerintah provinsi sudah mengirimkan surat pada BPN untuk memulai proses pembebasan lahan lanjutan untuk masjid itu. “Kita sudah bebaskan di sana 4,6 hektare, kita akan lanjutkan sehingga cukup untuk melakukan proses pembangunan lebih lanjut dengan tahapan penyusunan DED dan proses lelang,” kata dia.
Iwa mengatakan, pemerintah provinsi menyediakan anggaran hingga Rp 100 miliar dalam APBD tahun ini. Dana itu untuk membebaskan lahan sejumlah proyek infrarstruktur di kawasan Gedebage. “Itu untuk lahan masjid terapung, dan lahn pendukung akses exit tol KM146 di Gedebage,” kata dia.
Menurut Iwa, tuntasnya pembebasan lahan lanjutan untuk masjid terapung itu menentukan pelaksanaan konstruksi yang ditargetkan bisa dikerjakan mulai tahun ini. “Pertama pembebasan lahan dulu, setelah itu ada proses detil enggineering design (DED), baru lelang kosntruksi. Setelah ditetapkan pemenangnya, baru dilakukan prses pembangunan,” kata dia.
Iwa mengaku, sudah berbicara dengan BPN untuk memproses percepatan pembebasan lahan-lahan tersebut. “Kita optimis apa yang sudah direncanakan, bisa diselesaikan bersama. Komitmen ini perlu didukung semua pihak, termasuk aparat keamanan dan seluruh masyarakat sehingga tidak ada hal-hal yang mengganggu jalannya proses pembebasan lahan itu,” kata dia.
Iwa mengatakan, selain soal pembebasan lahan, pemerintah provinsi juga meminta percepatan proses sertifikasi aset tanah milik pemerintah provinsi Jawa Barat. “Khususnya tahun 2016 ini, direncanakan ada sertifikasi 250 bidang tanah, sampai akhir Juli ini baruu jadi sertifkat 36 bidang tanah,” kata Iwa.
Dari 4.600 aset bidang tanah milik pemerintah provinsi, Iwa mengaku, baru 30 persennya yang memiliki sertifikat. Beberapa tahun terakhir, pemerintah provinsi mengebut pembuatan sertifikat asetnya itu. Sepanjang tahun lalu misalnya, merampungkan pemubuatan 163 sertifikat tanah milik Jawa Barat.
AHMAD FIKRI
