Nur Alam Belum Ditahan, KPK Berfokus Mencari Bukti  

Reporter

Editor

Pruwanto

Penyidik KPK, membawa dua koper besar berisi dokumen terkait dugaan tindak pidana korupsi Gubernur Sultra Nur Alam, usai penggeledahan sekitar 7 jam di ruangan kantor Gubernur Sultra, Selasa 23 Agustus 2016. Foto/Rosnia Fikri Tahir

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi belum menahan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka korupsi penerbitan surat keputusan izin pertambangan di Sulawesi Tenggara.

Juru bicara KPK, Yuyuk Andriati Iskak, mengatakan KPK hingga kini belum memeriksa Nur Alam. Penyidik masih berfokus memeriksa saksi-saksi. "Belum ada info jadwal pemeriksaannya, saat ini penyidik berfokus pada alat bukti dan keterangan saksi dulu," kata Yuyuk melalui pesan WhatsApp, Rabu, 24 Agustus 2016.

KPK, Rabu, 24 Agustus 2016, memeriksa saksi-saksi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terkait dengan dugaan korupsi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. "Hari ini, penyidik memeriksa saksi-saksi dari pemerintahan Sulawesi Tenggara di Kendari," kata Yuyuk.

Ada 10 saksi yang diperiksa oleh KPK. Latar belakang mereka antara lain pegawai negeri atau dosen universitas. Dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, saksi yang dipanggil adalah pegawai negeri Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Utara Andrias Apono, staf ahli Bidang Pembangunan Sekretariat Daerah Amal Jaya dan Kahar Haris, serta Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Amdal Aminoto Kamaluddin.

KPK juga memanggil Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Burhanuddin, pegawai negeri Dinas ESDM Kamrullah, Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Cecep Trisnajayadi, pegawai negeri Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara Lukman Abunawas, serta pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Utara Masmur. Sedangkan dosen yang dipanggil adalah La Ode Ngkoimani dari Universitas Haluoleo.

Kemarin, KPK menggeledah empat kantor dan enam rumah yang tersebar di Jakarta dan Kendari. Lokasi-lokasi itu diduga berkaitan dengan korupsi yang diduga dilakukan Nur Alam.

Hasil penggeledahan itu, kata Yuyuk, adalah dokumen mengenai penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan IUP Peningkatan Eksplorasi Jadi Produksi PT Anugrah Harisma Barakah pada 2009-2010. "Juga dokumen lain yang ada hubungannya dengan perkara," ujar dia.

MAYA AYU PUSPITASARI






KPK Panggil Dito Mahendra Jadi Saksi Kasus Nurhadi Pekan Depan: Berharap Kooperatif

51 menit lalu

KPK Panggil Dito Mahendra Jadi Saksi Kasus Nurhadi Pekan Depan: Berharap Kooperatif

KPK menjadwalkan panggilan pada Dito Mahendra sebagai saksi dalam kasus dugaan TPPU yang menjerat eks Sekretaris MA Nurhadi


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

14 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

KPK mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam memberantas korupsi dan meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.


Kasus Suap Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK Kembali Panggil 3 Saksi Hari Ini

19 jam lalu

Kasus Suap Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK Kembali Panggil 3 Saksi Hari Ini

KPK kembali mengagendakan pemeriksaan saksi dalam kasus suap Hakim Agung Gazalba Saleh.


KPK Periksa 7 Anggota DPRD Jawa Timur di Kasus Suap Pengelolaan Dana Hibah

23 jam lalu

KPK Periksa 7 Anggota DPRD Jawa Timur di Kasus Suap Pengelolaan Dana Hibah

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan empat tersangka.


Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

1 hari lalu

Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

KPK telah bersurat kepada Presiden Jokowi untuk merekomendasikan memperkuat pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

Melorotnya angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dinilai sebagai cerminan lemahnya komitmen pemberantasan korupsi dari pemerintah.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, TII Singgung Lemahnya Penegakan Hukum

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, TII Singgung Lemahnya Penegakan Hukum

TII menilai lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu penyebab menurunnya indeks persepsi korupsi Indonesia.


KPK Dalami Peran Lukas Enembe Dalam Penentuan Pemenang Tender Proyek di Papua

1 hari lalu

KPK Dalami Peran Lukas Enembe Dalam Penentuan Pemenang Tender Proyek di Papua

KPK memeriksa dua saksi untuk mendalami peran Lukas Enembe dalam penentuan pemenang tender proyek di Papua.


Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, KPK Panggil Tiga Staf Gazalba Saleh

1 hari lalu

Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, KPK Panggil Tiga Staf Gazalba Saleh

Ali Fikri menyebut KPK telah memanggil sejumlah staf hakim agung Gazalba Saleh sebagai saksi di kasus suap pengurusan perkara di MA


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

2 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

Kata KPK, kalau nilai indeks persepsi korupsi 34 ini adalah buah dari kita yang merasa nyaman dengan kondisi sekarang tanpa terobosan.