Anggaran Dipangkas, Program Prioritas TNI AD Tetap Jalan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Brigadir Jenderal TNI Mohamad Sabrar Fadhilah . TEMPO/Suryo Wibowo

    Brigadir Jenderal TNI Mohamad Sabrar Fadhilah . TEMPO/Suryo Wibowo

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Sabrar Fadhilah menyatakan pemangkasan anggaran instansinya oleh Kementerian Keuangan berpengaruh terhadap program Markas Besar TNI AD. Meski begitu, dia mengatakan program prioritas akan tetap berjalan.

    Sabrar berujar, program-program prioritas tersebut sudah dirancang sebelum mencuat rencana pemangkasan anggaran oleh Kementerian Keuangan, misalnya program pelatihan dan pembelian alat pertahanan seperti tank. Ia mengaku kelimpungan menghadapi rencana pemangkasan itu. Namun, menurut dia, program-program prioritas TNI AD akan tetap berjalan, seperti pembelian peralatan pertahanan.

    Sabrar beralasan, pembelian peralatan pertahanan sudah direncanakan jauh hari dan menyangkut soal kerja sama dengan pihak lain. Selain itu, pada umumnya, alat-alat pertahanan diproduksi berdasarkan pesanan. "Barang pesan sepuluh. Eh, enggak jadi, lima saja. Kan, tidak bisa begitu," tuturnya di Balai Samudra, Jakarta, Rabu, 24 Agustus 2016.

    Pemangkasan anggaran, menurut Sabrar, bisa dilakukan pada program-program yang bisa ditunda dan tidak menimbulkan dampak dalam diplomasi ataupun kerja sama dengan pihak lain.

    ADVERTISEMENT

    Pemerintah berencana mengencangkan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengambil langkah memangkas anggaran belanja kementerian atau lembaga sebesar Rp 65 triliun dan dana transfer daerah sebesar Rp 68,8 triliun. Kementerian Pertahanan termasuk lembaga yang terkena pemangkasan.

    DANANG FIRMANTO



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.