Tentara Tewas Padamkan Kebakaran, Aktivis Tagih Pemerintah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang warga mengamati kebakaran lahan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, Riau, 10 Maret 2016. Pemerintah Provinsi Riau menetapkan status Siaga Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan sejak 7 Maret lalu selama tiga bulan ke depan. ANTARA/Wahyudi

    Seorang warga mengamati kebakaran lahan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, Riau, 10 Maret 2016. Pemerintah Provinsi Riau menetapkan status Siaga Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan sejak 7 Maret lalu selama tiga bulan ke depan. ANTARA/Wahyudi

    TEMPO.CO, Pekanbaru - Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menuntut pemerintah, korporasi, dan cukong bertanggung jawab atas tewasnya tentara dari Kesatuan Detasemen Artileri Pertahanan Udara Rudal-004 Dumai, Prajurit Satu Wahyudi. Ia tewas pada Selasa, 23 Agustus 2016, saat bertugas memadamkan kebakaran lahan di Desa Pasir Putih, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir.

    Koordinator Jikalahari, Woro Supartinah, mengatakan gugurnya Wahyudi menambah daftar panjang korban akibat kebakaran hutan dan lahan. Pada 2015, setidaknya lima warga Riau meninggal dunia dan 97.139 warga terkena infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) akibat peristiwa itu. Kebakaran hutan dan lahan tahun lalu pun menimbulkan kerugian ekonomi senilai Rp 21 triliun. "Belum lagi kerugian ekologis," ucap Woro, Selasa, 23 Agustus 2016.

    Menurut Woro, adanya korban akibat kebakaran hutan dan lahan karena pemerintah pusat dan daerah tidak menyelesaikan persoalan hulu. Persoalan itu dapat diselesaikan dengan peninjauan izin monopoli kawasan hutan dan lahan oleh korporasi, pengukuhan kawasan hutan, penyelesaian konflik agraria, perluasan ruang kelola rakyat, dan pengembalian hutan tanah masyarakat adat. "Termasuk pembukaan kembali SP-3 15 korporasi pembakar hutan dan lahan oleh Polda Riau," ujarnya.

    Woro menjelaskan, selama ini, pemerintah hanya berfokus pada persoalan hilir dengan memadamkan api, sehingga melupakan pembenahan yang lebih sistematis di hulu. Jika pembenahan di hulu diprioritaskan, tutur dia, hal itu dapat mencegah jatuhnya korban akibat kebakaran lahan.

    "Karena persoalan hulu tak ada kemajuan, korporasi dan cukong nyaman-nyaman saja membakar hutan serta lahan," kata Woro.

    Jikalahari merekomendasikan Presiden Joko Widodo segera membentuk badan khusus untuk menyelesaikan persoalan tata kelola lingkungan hidup, kehutanan, dan lahan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pemerintah daerah Riau dianggap tidak sanggup melawan korporasi dan cukong. "Kita butuh Presiden langsung yang turun tangan sebagai wujud negara hadir," ucapnya.

    RIYAN NOFITRA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal Penting di Rengasdengklok Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945

    Satu hari sebelum teks Proklamasi dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian itu dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.