UMB Diminta Tingkatkan APK

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • UMB Diminta Tingkatkan APK

    UMB Diminta Tingkatkan APK

    INFO JABAR - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengharapkan agar kehadiran Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB) mampu mendorong Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi di Jawa Barat (Jabar).

    Menurut Deddy, UMB harus memiliki keberpihakan kepada putra-putri Jabar agar mereka dapat mengenyam bangku perkuliahan. Sehingga indikator keberhasilan pembangunan pendidikan akan semakin meningkat, seperti APK dan mutu pendidikan di Jabar.

    “Kehadiran UMB diharapkan dapat mendorong APK secara signifikan,” ujar Deddy saat menghadiri acara launching UMB di Hotel Harries, Bandung, Selasa, 23 Agustus 2016.

    Sementara itu, Ketua Panitia Pendiri UMB Dadang Syaripudin berharap agar kampus ini dapat berkembang dengan pesat. “Semoga UMB juga bisa mensejajarkan diri dengan Universitas Muhammadiyah di banyak kota,” kata Dadang dalam sambutannya di acara ini.

    UMB akan membuka pendaftaran mahasiswa baru pada tanggal 1 Agustus – 9 September 2016 di Jalan Palasari No. 9A, Bandung. Kampus yang memiliki motto “Islamic Technopreneur University” ini akan membuka 11 program studi (prodi). Kesebelas prodi ini, yakni Program Studi Teknik Elektro, Teknik Informatika, Teknik Industri, Teknologi Pangan Halal, Bioteknologi, Farmasi, Psikologi, Ilmu Komunikasi, Agribisnis, Administrasi Publik, dan Program Studi Kriya Fashion.

    Saat ini organisasi Islam modern terbesar di dunia, Muhammadiyah memiliki 147 perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebanyak 50 di antaranya merupakan universitas. Sebelumnya, di Bandung juga telah memiliki perguruan tinggi Muhammadiyah, yakni Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muhammadiyah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Aisiyiah Bandung. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.