Dua Biro Perjalanan di Makassar yang Berangkatkan WNI ke Filipina Tutup

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Umat muslim melakukan tawaf, memutari Kabah, di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Halis Akyildiz/Anadolu Agency/Getty Images

    Umat muslim melakukan tawaf, memutari Kabah, di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Halis Akyildiz/Anadolu Agency/Getty Images

    TEMPO.CO, Makassar - Dua biro perjalanan yang diduga memberangkatkan warga Sulawesi Selatan naik haji melalui Filipina terpantau sepi. Kantor dua perusahaan itu tertutup rapat dan tanpa aktivitas.

    Pantauan Tempo, kantor Shafwa Tour and Travel terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, kompleks SPBU Tamalanrea. Tak terlihat aktivitas apa pun di kantor yang bagian depannya memiliki panjang sekitar 6 meter itu.

    Pintu yang terbuat dari kaca terkunci rapat. Dari luar, bisa terlihat isi di dalam kantor tersebut.

    Di bagian depan kantor, terpasang secara jelas nama perusahaan dan informasi tentang pemberangkatan jemaah haji. Seorang penjaga kompleks SPBU mengatakan kantor itu terpisah dari manajemen SPBU.

    Aktivitas di kantor itu baru tutup setelah ada kabar ditahannya warga Sulawesi Selatan yang naik haji melalui Filipina. "Jam buka kantor itu tidak tentu. Kadang mulai buka pukul 10.00," kata petugas keamanan yang menolak menyebutkan namanya.

    Situasi serupa terlihat di kantor PT Aulad Amin Tours. Kantor yang terletak di kawasan rumah toko Pasar Grosir Daya Modern (Pagodam), Kecamatan Biringkanaya, itu tertutup rapat. Ruko di samping kiri-kanan kantor itu juga tak berpenghuni.

    Tak terlihat adanya tanda-tanda aktivitas di kantor berlantai dua itu. Pintu besi geser selebar 2 meter terkunci rapat. Gedung dengan cat cokelat muda tersebut memiliki lebar sekitar 3,5 meter.

    Petugas keamanan Pagodam, Hamzah, mengatakan sudah sepekan kantor itu tak dikunjungi penghuninya. Menurut dia, selama ini, hanya sesekali ada yang membersihkan tempat itu. "Hampir tak ada aktivitas di sana," tuturnya.

    ABDUL RAHMAN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.