Siaga Darurat Kebakaran Hutan Ditetapkan Hingga November

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Helikopter milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui udara (water bombing) di Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan, 11 Agsutsu 2016. Jauhnya sumber air dan kencangnya angin membuat petugas kewalahan memadamkan api yang membakar lahan tersebut. ANTARA FOTO

    Helikopter milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui udara (water bombing) di Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan, 11 Agsutsu 2016. Jauhnya sumber air dan kencangnya angin membuat petugas kewalahan memadamkan api yang membakar lahan tersebut. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya membenarkan adanya siaga darurat kebakaran hutan di enam wilayah. Ia menyatakan, status siaga itu akan berlaku untuk beberapa bulan.

    "Perkiraan saya akan sampai Oktober atau November (pemberlakuan status siaga)," ujar Siti saat dicegat awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 23 Agustus 2016.

    Kemarin, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa bulan September akan menjadi puncak musim kemarau. Apabila dikaitkan dengan tren hotspot yang meningkat di bulan September selama ini, menurut BNPB, maka kebakaran hutan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah.

    BNPB kemudian menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan, khususnya untuk enam provinsi. Yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Status siaga itu bisa diperpanjang hingga dua bulan.

    Siti melanjutkan, dirinya yakin status siaga akan berlaku hingga November karena berkaca pada pengalaman tahun 2015. Pada tahun lalu, kata ia, puncak kebakaran hutan terjadi pada awal hingga pertengahan November 2016.

    Namun, kata Siti, hal itu masih bisa berubah. Sebab, dirinya menerima data dari BMKG yang menunjukkan musim kemarau akhir tahun ini akan lebih basah dibanding tahun sebelumnya. Adapun curah hujannya sekitar 20-30 mm.

    "Tapi ya, lebih basah atau tidak, kami siaga saja. Perintah Pak Presiden seperti itu, jangan menunggu darurat baru siaga," ujarnya. Siti menambahkan, karena status siaga sudah berlaku, maka mobilisasi alat penanganan kebakaran dan satgas sudah mulai berjalan.

    Untuk mengatasi,  BNPB mengerahkan 8 helikopter water bombing, 2 pesawat water bombing, dan 2 pesawat hujan buatan untuk wilayah-wilayah tersebut. “September adalah periode puncak kemarau, biasanya September juga puncak dari jumlah hotspot atau puncak panas karhutla,” ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 23 Agustus 2016.

    Sutopo berujar periode hotspot terbanyak dari kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan selama Agustus hingga Oktober akan berpuncak di September. Adapun 3 heli water bombing, 2 pesawat water bombing, dan 1 pesawat hujan buatan ditempatkan di Riau.

    “Total sudah 21,7 juta liter air yang dijatuhkan heli dan pesawat water bombing untuk memadamkan karhutla di Riau sejak April lalu hingga sekarang,” kata dia. Sedangkan untuk hujan buatan telah ditaburkan 40 ton garam ke dalam awan-awan potensial dari pesawat.

    Sutopo mengatakan hingga saat ini 2.937 hektar hutan dan lahan yang terbakar di Riau berhasil dipadamkan oleh tim satgas darat. Sedangkan sebanyak 64 kejadian dengan 79 orang tersangka telah ditangani oleh satgas penegak hukum sepanjang tahun ini.

    Selanjutnya, BNPB menempatkan 2 heli water bombing dan 1 pesawat hujan buatan di Sumatera Selatan. Di Kalimantan Tengah ditempatkan 2 pesawat heli water bombing, dan di Kalimantan Barat ditempatkan 1 heli water bombing. “BNPB sedang menyiapkan pengiriman 1 heli water bombing dan 1 pesawat hujan buatan untuk dioperasikan di Kalimantan Barat,” ujar Sutopo.

    ISTMAN MP | GHOIDA RAHMAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.