Sutiyoso Siap Dipecat sebagai Kepala BIN  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala BIN Sutiyoso (kanan), berdiskusi dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat menghadiri acara program pengampunan pajak di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, 1 Juli 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Kepala BIN Sutiyoso (kanan), berdiskusi dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat menghadiri acara program pengampunan pajak di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, 1 Juli 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso mengaku siap jika Presiden Joko Widodo mencopotnya. Meski begitu, ia mengatakan tidak mengetahui sama sekali perihal rencana penggantian dirinya.

    "Saya tiap hari cuma dengar rumor dari kalian (wartawan)," ucap Sutiyoso di gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Agustus 2016.

    Menurut Sutiyoso, antara Presiden Jokowi dan dia belum pernah ada pembicaraan khusus soal itu. "Saya menghadap untuk melaporkan hal-hal penting. Tapi enggak bicara hal ini," ujarnya.

    Sutiyoso mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, siang ini. Ia menuturkan habis bertemu dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. "Nah, itu yang tidak boleh tahu soal apa," katanya.

    Sutiyoso kerap disinggung akan digantikan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala BIN. Nama Budi santer dikaitkan dengan pimpinan BIN setelah Presiden tidak mencalonkannya sebagai Kepala Polri.

    Budi sebelumnya sempat dicalonkan Presiden sebagai Kapolri. Namun pencalonan itu dibatalkan dan diganti dengan Badrodin Haiti. Setelah Badrodin lengser, Budi pun diisukan akan kembali menjadi calon Kapolri, tapi kembali gagal dan tetap menjadi Wakil Kapolri.

    Menurut Sutiyoso, bila tokoh dari kepolisian memimpin BIN, hal tersebut bukan masalah dan tidak akan mengganggu kekompakan di dalam tubuh BIN. Sebab, pegawai BIN terdiri atas unsur PNS, TNI, dan kepolisian. "Tergantung dari seni memimpin orang aja. Kalau saya memandang dari kinerja, bukan angkatannya," ucapnya.

    AHMAD FAIZ



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.