Ketua MPR: Identitas Indonesia jangan Dikikis

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Oleh karena itu sudah sepatutnya budaya harus dijunjung tinggi.

    Oleh karena itu sudah sepatutnya budaya harus dijunjung tinggi.

    INFO MPR - "Indonesia ini terdiri dari beragam budaya. Itulah identitas ke-Indonesia-an kita. Bila semua disamakan maka bisa mengikis identitas Indonesia yang terbangun dari keberagaman," terang Ketua MPR RI Zulkifli Hasan.

    Hal ini disampaikan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat audiensi dengan DPN Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara (Kermahudatara) di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa 23 Agustus 2016. DPN Kermahudatara akan mengadakan seminar tentang masyarakat adat pada 25 Agustus 2016.

    "Seminar ini bernilai strategis karena dihadiri perwakilan tokoh-tokoh adat dan masyarakat adat mulai dari Aceh sampai Papua. Tujuan dari seminar nasional ini kami ingin menyampaikan aspirasi, memperoleh gagasan dari peserta seminar terkait pembrdayaan pemerintahan desa adat di dalam konstitusi," ujar Ketua Panitia Seminar Kermahudatara Junian Lumbantobing.

    Dalam audiensi tersebut, kepada Ketua MPR disampaikan poin-poin utama terkait Resolusi Sosial Adat Budaya Nusantara. Adapun beberapa poin itu diantaranya mengharapkan Pimpinan MPR RI mendorong pembelajaran nilai-nilai Pancasila sebagai landasan Nation and Character Building di semua perguruan negeri dan swasta

    Mereka juga mengharapkan implementasi sistem pemerintahan desa adat/kenegerian, dilandasi pemberdayaan sebagai stake holder Kemajuan Ekonomi Desa dan untuk turut berperan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup serta perlindungan dan pengakuan Hak Ulayat Desa/Marga dalam koordinasi pemerintah setempat.

    DKN juga mengharap pimpinan MPR menghidupkan kembali GBHN sbg pedoman pelaksanaan Pembangunan Nasional di segala bidang Pembangunan Nasional

    Menanggapi paparan tersebut, Zulkifli menyebut nilai-nilai luhur ke-Indonesia-an tidak terlepas dari keberagaman budaya. Oleh karena itu sudah sepatutnya budaya harus dijunjung tinggi. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.