TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, setelah 71 tahun Indonesia merdeka, baru satu permasalahan pokok yang selesai. Selebihnya, Indonesia masih berkutat dengan permasalahan mendasar untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.
Kalla mengatakan, sejak zaman Sukarno, selalu disampaikan ada tiga kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan.
"Setelah kami evaluasi, pertanyaan besarnya ialah, dari tiga masalah pokok ini, baru satu yang selesai, baru sandang," ucap Kalla saat membuka Rapat Kerja Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di kantor BPKP pusat, Jalan Pramuka, Jakarta.
Rakornas ini digelar untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam Rakornas APIP pada Mei tahun lalu. Rakornas tersebut dihadiri 90 inspektur jenderal kementerian/lemabag, 34 inspektur provinsi, 68 inspektur kabupaten/Kota, serta pejabat eselon I dan eselon II Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Menurut Kalla, Indonesia hingga kini masih berkutat pada pemenuhan kebutuhan pangan dan papan. Untuk masalah pangan, ujar Kalla, Indonesia masih terus bertengkar tentang impor, lonjakan harga, dan lainnya.
"Kita bicara papan, di belakang sini, begitu banyak daerah-daerah kumuh. Itu merupakan sisa dan tanggung jawab kita semua," tutur Kalla. Dia menambahkan, permasalahan pokok tersebut sudah tidak terjadi lagi di negara-negara tetangga. Urusan sandang dan pangan di Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam disebutnya sudah selesai.
Kalla menceritakan perenungannya itu saat peringatan kemerdekaan Indonesia ke-71 beberapa hari lalu. Dia berbincang dengan Presiden Joko Widodo pada 17 Agustus lalu di Istana Merdeka. Dari hasil perenungan itu, dia menilai hanya kebutuhan pokok berupa sandang yang telah dipenuhi pemerintah bagi rakyatnya. Selain itu, pemerintah masih berkutat memenuhi kebutuhan lain, seperti membangun infrastruktur dan memenuhi kebutuhan energi, pendidikan, dan kesehatan. "Apabila kita bicara kebutuhan yang kedua, tentang infrastruktur, energi, kita lebih ketinggalan lagi," kata Kalla.
Menurut Kalla, ada banyak hal yang menyebabkan Indonesia tertinggal dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Masalah pertama adalah soal kebijakan yang disebut Kalla justru menyebabkan Indonesia mengalami kemunduran. Juga kebijakan tentang keuangan, sehingga pemerintah harus membayar krisis 1998 dengan sangat mahal. Dan kebijakan populis yang mensubsidi begitu besar bahan bakar yang menyebabkan ribuan triliun menjadi asap selama 15 tahun. Masalah lain adalah korupsi.
"Itulah kehilangan-kehilangan yang besar di negeri ini, sehingga kemajuan kita tertatih-tatih dibanding banyak negara lain. Dibanding negara sekitar saja, kebutuhan pokok kita masih ketinggalan," ucap Kalla.
Karena itulah, Kalla meminta Rakornas APIP menjadi sarana mengevaluasi dan memperbaiki diri dari aspek pengawasan pemerintahan. Dia meminta lembaga-lembaga pengawas, mulai Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, inspektorat jenderal kementerian/lembaga, hingga pengawas di tingkat kabupaten/kota, melakukan koordinasi yang baik. Selain itu, ada Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian RI, dan kejaksaan. "Yang terjadi saat ini malah pemeriksa saling memeriksa," tutur Kalla.
AMIRULLAH
