Ibas: Permasalahan Ruhut dan Partai Demokrat Sudah Selesai  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Fraksi Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono dalam jumpa pers terkait kenaikan harga BBM, di ruangan fraksi Demokrat, Gedung Nusantara I, Jakarta Selatan, 18 November 2014. Fraksi Demokrat akan mendorong penggunaan hak interpelasi terhadap Presiden Jokowi yang telah menaikan harga BBM subsidi. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Fraksi Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono dalam jumpa pers terkait kenaikan harga BBM, di ruangan fraksi Demokrat, Gedung Nusantara I, Jakarta Selatan, 18 November 2014. Fraksi Demokrat akan mendorong penggunaan hak interpelasi terhadap Presiden Jokowi yang telah menaikan harga BBM subsidi. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, mengatakan permasalahan soal pencopotan Ruhut Sitompul sebagai juru bicara Partai Demokrat sudah selesai. "Saya tidak ingin memperlebar urusan Pak Ruhut," ucap Ibas—sapaan Edhie Baskoro—di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Agustus 2016.

    Ibas berujar, semua kader Partai Demokrat harus mengikuti kebijakan partai. Menurut dia, hal itu sudah biasa, baik di partainya maupun di fraksinya. Ia juga menyatakan partainya telah memberikan ruang kepada Ruhut untuk mengklarifikasi. "Artinya, tidak ada masalah antara Pak Ruhut, Partai Demokrat, dan Fraksi Demokrat," tuturnya.

    Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Imelda Sari mengatakan pencopotan Ruhut sebagai koordinator juru bicara partai adalah bagian dari mekanisme internal terhadap kadernya yang melakukan pelanggaran atau tidak menjalankan garis partai. "Saudara Ruhut telah beberapa kali menerima peringatan," ucapnya.

    Seorang juru bicara, menurut Imelda, seharusnya merepresentasikan sikap dan kebijakan partai yang sudah final. Misalnya, ujar dia, tentang sikap partai yang nonblok.

    Ruhut telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pasca-pencopotan tersebut. SBY meminta anggota Komisi Hukum DPR itu tetap aktif dan kritis di komisi tersebut. Selain itu, Ruhut diminta lebih aktif menjalankan tugas sebagai koordinator politik, hukum, dan keamanan di DPP Partai Demokrat.

    SBY juga meminta Ruhut mengimplementasikan sikap politik Partai Demokrat sebagai partai penyeimbang. "Kami berada di tengah. Kebijakan baik kami dukung. Sedangkan apabila ada sesuatu (yang tak sejalan dengan partai), kami kritisi dengan solusi," tutur Ruhut, Senin, 22 Agustus 2016.

    ARKHELAUS W. | AHMAD FAIZ



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.