BG Jadi Kepala BIN, Kapolri: Saya Belum Terima Surat Jokowi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kiri) saat Konferensi Pers di Halim Perdanakusumah, Jakarta, 31 Juli 2016. TEMPO/Inge Klara

    Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kiri) saat Konferensi Pers di Halim Perdanakusumah, Jakarta, 31 Juli 2016. TEMPO/Inge Klara

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian menyatakan dia tidak ingin berspekulasi ihwal penunjukan Wakil Kepala Kepolisian Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. "Saya belum terima surat resmi dari Presiden Jokowi," kata Tito di Makassar, Selasa, 23 Agustus 2016.

    Menurut dia, tidak etis mengomentari sesuatu yang belum jelas. Dia berujar, pengangkatan Kepala BIN adalah hak mutlak Presiden Joko Widodo. Disinggung tentang komunikasi dengan Presiden mengenai kabar itu, Tito mengaku belum dipanggil. Dia menuturkan baru akan memberi penjelasan setelah sudah ada surat resmi dari Presiden.

    Baca: BG Jadi Kepala BIN, Kapolri: Saya Belum Terima Surat Jokowi

    Tito mempersingkat kunjungan kerjanya ke Sulawesi Selatan. Menurut dia, Jokowi tiba-tiba memanggilnya untuk mengikuti rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta Pusat. "Seharusnya saya di Makassar sampai sore, tapi siang nanti saya langsung rapat dengan Presiden," ucap Jenderal Tito.

    Apakah rapat itu berkaitan dengan penunjukan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN? Tito menolak berkomentar. "Saya belum tahu agendanya," katanya. Tito ke Sulawesi Selatan untuk memberikan pengarahan kepada perwira di jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Sehari sebelumnya, Tito meresmikan pembentukan Polda Sulawesi Barat.

    ABDUL RAHMAN

    Baca Juga
    Ahok Klaim Didukung Mega, PDIP: Ahok Seperti Pendekar Mabuk
    Disebut Otak Pencopotan Ruhut Sitompul, Roy Suryo Tertawa


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.