Sidang Paripurna DPR Hari Ini Membawa Tiga Agenda  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kiri), Taufik Kurniawan (kedua kiri) dan Agus Hermanto (kanan) saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 28 Juni 2016. Dalam rapat tersebut DPR menyetujui RUU tentang Pengampunan Pajak dan RUU tentang APBN Perubahan tahun 2016 disahkan menjadi Undang-Undang. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kiri), Taufik Kurniawan (kedua kiri) dan Agus Hermanto (kanan) saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 28 Juni 2016. Dalam rapat tersebut DPR menyetujui RUU tentang Pengampunan Pajak dan RUU tentang APBN Perubahan tahun 2016 disahkan menjadi Undang-Undang. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat hari ini akan menggelar sidang paripurna dengan membawa tiga agenda. Sidang yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB ini ternyata belum dimulai.

    Hingga saat ini, ruang sidang masih tampak lengang dan kursi peserta sidang belum terisi. Yang tampak hanya petugas keamanan berseliweran, mulai pintu masuk Nusantara II hingga balkon ruang sidang. Tak hanya anggota parlemen, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga dijadwalkan hadir dalam sidang paripurna tersebut.

    Ketiga agenda sidang paripurna di antaranya mendengar pandangan umum fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 beserta nota keuangan. Agenda kedua adalah pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang. Agenda ketiga ialah penetapan susunan keanggotaan fraksi dalam alat kelengkapan DPR.

    Pemerintah sebelumnya telah menetapkan tiga kebijakan utama dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 untuk memperkuat perekonomian nasional di tengah masih bergejolaknya perekonomian global. Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RAPBN 2017 dan nota keuangan pada pekan lalu menyebutkan tiga kebijakan utama tersebut, yakni kebijakan perpajakan, belanja, dan pembiayaan.

    "Pertama, kebijakan perpajakan yang dapat mendukung ruang gerak perekonomian," kata Jokowi di gedung DPR, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2016. Menurut Presiden, selain sebagai sumber penerimaan, perpajakan diharapkan dapat memberi insentif untuk stimulus perekonomian.

    Kedua, ujar Presiden, kebijakan belanja akan memberikan penekanan kepada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas yang, antara lain, difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, subsidi yang lebih tepat sasaran, dan penguatan desentralisasi fiskal.

    Ketiga, tutur Presiden, kebijakan pembiayaan untuk memperkuat daya tahan dan pengendalian risiko dengan menjaga defisit dan rasio utang. "Selaras dengan kebijakan fiskal jangka menengah, pemerintah telah menetapkan tema kebijakan fiskal tahun 2017, yakni ‘Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan’," kata Jokowi.

    VINDRY FLORENTIN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.