Kasus Haji Ilegal, Ini Saran DPR untuk Pemerintah  

Reporter

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, selaku Ketua Rapat saat memimpin Rapat Paripurna ke-12 MP II TS 2015-2016 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 8 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengatakan pemerintah harus membangun komunikasi dengan Arab Saudi dan negara-negara lain terkait dengan kuota haji. Langkah ini dianggap penting untuk menghindari munculnya kembali jemaah haji ilegal Indonesia. (Baca: Pemerintah Didesak Usut Haji Ilegal di Filipina)

Menurut Fahri, sebagai negara pengirim jemaah terbesar di dunia, Indonesia punya nilai tawar yang tinggi terkait dengan kuota haji. "Bicarakan ke Arab Saudi berapa persisnya kuota kita," kata Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 22 Agustus 2016. (Baca juga: Kemlu Tangani 177 Jemaah Haji yang Ditahan di Filipina)

Selain dengan Arab Saudi, kata Fahri, pemerintah juga mesti berkoordinasi dengan negara-negara yang sering tidak bisa memenuhi kuota haji masing-masing. Melalui cara itu, menurut Fahri, jemaah Indonesia punya kemungkinan berangkat ke Arab Saudi menggunakan kuota dari negara lain, seperti Filipina, Thailand, dan Myanmar. "Syaratnya negara-negara tersebut bersedia jatah visa hajinya dipakai."

Fahri mengatakan Indonesia dan negara-negara yang kelak diajak berkoordinasi bisa mengatur teknis pemberangkatan jemaah haji sesuai prosedur yang berlaku. "Ibadah haji itu tidak masalah mau diberangkatkan dari negara mana," ujar Fahri.

Persoalan haji ilegal mencuat setelah 177 warga negara Indonesia yang mengaku sebagai calon jemaah haji Filipina ditangkap bersama lima warga Filipina yang mengawal mereka ke maskapai Philipine Airlines untuk penerbangan ke Arab Saudi, di Bandar Udara Internasional Ninoy Aquino, Jumat, 19 Agustus 2016. Mereka terdiri atas 100 perempuan dan 77 laki-laki.

Dikutip dari Inquirer dan media Filipina lain, para WNI itu mengaku datang sebagai turis beberapa pekan sebelumnya. Mereka menyetor US$ 6-10 ribu agar bisa berangkat. Mereka diduga memanfaatkan kuota tersisa yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi untuk para calon jemaah haji Filipina. Hal itu dilakukan akibat terbatasnya kuota haji Indonesia. Kini 177 WNI itu ditahan di Pusat Tahanan Biro Imigrasi Camp Bagong Diwa Bicutan, Manila.

Wakil Ketua Komisi Agama DPR Abdul Malik Haramain mengatakan jatah kuota haji sebuah negara ditetapkan oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Karena itu, ia menyarankan pemerintah memakai OKI sebagai fasilitator untuk membahas penggunaan jatah visa haji negara lain. "Indonesia punya peran signifikan di OKI. Bisa juga menentukan revisi kuota," ucap politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.

AHMAD FAIZ

Berita Terpopuler:
Harga Tembakau Anjlok di Tengah Wacana Kenaikan Harga Rokok
Elektabilitas Ahok Turun, Siti Zuhro Kritik Metode Survei
Olimpiade Berakhir, Ini Daftar Lengkap Perolehan Medali
Elektabilitas Ahok Turun, Ini Penyebabnya
Elektabilitas Ahok Turun 5 Persen, Menurut Survei






Penerima Beasiswa LPDP 2023 Ditargetkan 7.000 Orang, Ini Tanggal-tanggal Proses Seleksinya

14 jam lalu

Penerima Beasiswa LPDP 2023 Ditargetkan 7.000 Orang, Ini Tanggal-tanggal Proses Seleksinya

Direktur Utama LPDP Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto menyatakan, jumlah penerima beasiswa LPDP ditargetkan sebanyak 7.000 orang pada 2003.


Berharap PSI Bisa Masuk Senayan, Jokowi: Angkat Isu yang Disukai Anak Muda

21 jam lalu

Berharap PSI Bisa Masuk Senayan, Jokowi: Angkat Isu yang Disukai Anak Muda

Jokowi mengungkapkan keinginannya agar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bisa masuk ke DPR RI. Menurut Jokowi, agar hal tersebut bisa tercapai PSI harus bisa mengatur strategi


Top 3 Tekno Berita Kemarin: Kepala BRIN, Phishing Undangan Pernikahan

1 hari lalu

Top 3 Tekno Berita Kemarin: Kepala BRIN, Phishing Undangan Pernikahan

Bukan hanya informasi modus phishing dengan tautan undangan pernikahan dan kecaman kepada Kepala BRIN, tapi juga ada soal bibit siklon.


Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

1 hari lalu

Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

Selain pergantian Kepala BRIN, MPI juga mengusulkan untuk melakukan koreksi total terhadap segenap kebijakan BRIN selama ini.


Komisi VII DPR 'Mengamuk' Setelah Dituding Pakai Dana BRIN Berujung Desakan Kepala Diganti

1 hari lalu

Komisi VII DPR 'Mengamuk' Setelah Dituding Pakai Dana BRIN Berujung Desakan Kepala Diganti

Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera mengganti Kepala BRIN mengingat permasalahan di tubuh lembaga itu


Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

1 hari lalu

Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

Politikus Partai NasDem Taufik Basari menganggap polisi tidak berempati lantaran menetapkan mahasiswa UI yang tewas ditabrak jadi tersangka.


Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

1 hari lalu

Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

Food estate menjadi Program Strategis Nasional 2020-2024 untuk menjaga ketahanan pangan di dalam negeri.


Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

2 hari lalu

Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

Aturan soal dinasti politik dinilai perlu dibuat setelah putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menyatakan juga ingin masuk ke dunia politik.


Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

2 hari lalu

Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

Perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan bagian dari aspirasi yang ada di tengah masyarakat yang terbuka dibahas oleh DPR.


4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

4 hari lalu

4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

Politikus Golkar menanggapi kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Kasus itu memasuki babak baru dengan ditetapkannya empat orang tersangka oleh Kejagung.