Panggil para Menteri, Wiranto Pimpin Rapat Khusus  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menjawab pertanyaan wartawan di Kementrian Menkopolhukam, Jakarta, 15 Agustus 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah

    Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menjawab pertanyaan wartawan di Kementrian Menkopolhukam, Jakarta, 15 Agustus 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah menteri mendatangi kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin, 22 Agustus 2016. Mereka dijadwalkan mengikuti rapat koordinasi khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. (Baca: Wiranto Minta Restu Jadi Menteri, Ini Pesan Habibie)

    Berdasarkan pantauan Tempo hingga pukul 09.45 WIB, sejumlah menteri yang sudah hadir antara lain Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, serta Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. (Baca juga: Wiranto ke Arcandra: Jernihkan Status agar Pemerintah Tenang)

    Pejabat lain yang tampak hadir adalah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso, serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Muhammad Yusuf. Belum diketahui topik utama rapat koordinasi khusus tersebut. "Nanti, saya masuk dulu. Ini mau koordinasi," kata Rudiantara sebelum masuk kantor Wiranto.

    Rencana rapat koordinasi tersebut sudah disampaikan kepada wartawan sejak Ahad, 21 Agustus 2016, kemarin. Namun, tak ada penjelasan detail mengenai agenda yang tercantum di jadwal harian Wiranto tersebut.

    YOHANES PASKALIS

    Berita Terpopuler:

    Harga Tembakau Anjlok di Tengah Wacana Kenaikan Harga Rokok  Elektabilitas Ahok Turun, Siti Zuhro Kritik Metode Survei
    Petani Tembakau: Harga Rokok Rp 50 Ribu Cuma Untungkan Pabrik
    Elektabilitas Ahok Turun, Ini Penyebabnya
    Olimpiade Berakhir, Ini Daftar Lengkap Perolehan Medali



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.