Wayang Beber Jadi Metode Sosialisasi 4 Pilar MPR

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warisan leluhur bisa didekatkan lagi pada masyarakat melalui media yang akrab dengan rakyat,

    Warisan leluhur bisa didekatkan lagi pada masyarakat melalui media yang akrab dengan rakyat,

    INFO MPR - Dengan pagelaran seni budaya, MPR ternyata telah melakukan dua hal. Yaitu pagelaran seni budaya menjadi bagian dari sosialisasi Empat Pilar dan MPR mendukung pelestarian budaya. Begitu disebutkan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid saat menyaksikan pertunjukan langka wayang beber di lapangan Desa Gabugan, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Sabtu malam, 20 Agustus 2016.

    Pagelaran wayang ini merupakan salah satu metode sosialisasi Empat Pilar MPR. Sebelum menyaksikan pagelaran wayang beber, Hidayat Nur Wahid juga mengatakan MPR sudah sering melakukan sosialisasi melalui seni budaya. "Apa yang dulu diwariskan nenek moyang bisa kita dekatkan lagi pada masyarakat melalui media yang akrab dengan rakyat," katanya.

    Pagelaran wayang saat itu dipimpin Dalang Ki Tri Hartanto. Dalang berusia 23 tahun ini membawakan lakon "Joko Kembang Kuning".

    Wayang beber adalah jenis pertunjukan wayang yang menggunakan media kain (mori). yang berisi lukisan para tokoh sekaligus cerita wayang. Karena panjangnya lukisan maka kain (mori) harus digulung pada tiang di dua sisi dan hanya menyisakan bentangan kain berisi adegan yang sedang diceritakan dalang.

    Disebut wayang beber karena si dalang harus membeber atau membuka gulungan kain dalam mementaskan lakon-lakonnya. Lakon berpijak pada cerita panji yaitu roman percintaan antara Panji Asmarabangun dan Dewi Sekartaji.

    Wayang ini sudah ada dan jauh lebih tua dari wayang kulit. Bagi sebagian orang wayang beber masih dianggap kramat. Keluarga ahli waris tidak mengizinkan sembarang orang melihat lembaran asli wayang beber. Jika terpaksa harus dilihat perlu ritual khusus. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.