Berani Langgar Lalu Lintas di Bangkalan, Kena Hukum Push Up

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Polisi Satuan Lalu Lintas. ANTARA/Adeng Bustomi

    Ilustrasi Polisi Satuan Lalu Lintas. ANTARA/Adeng Bustomi

    TEMPO.CO, Bangkalan -- Polisi Lalu Lintas di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, lebih banyak menerapkan sanksi persuasif kepada pelanggar lalu lintas baik pengendara roda dua dan empat, pasca perayaan HUT RI ke-71. Hari ini, Sabtu 20 Agustus 2016 misalnya, polisi yang tengah bertugas mengatasi kemacetan di Pasar Tanah Merah memberi sanksi push up kepada sopir karena melajukan kendaraannya di jalur berlawanan demi menerobos kemacetan sepanjang hampir 2 kilometer.

    "Ayo menepi, sudah tahu macet menerobos, tambah macet," kata Kepala Urusan Bagian Operasional, Satuan Lalulintas, Kepolisian Resor Bangkalan, Inspektur Dua Manshur, Sabtu 20 Agustus 2016.

    Ada dua sopir yang ditepikan polisi, pertama sopir taksi MPU jurusan Bangkalan-Surabaya dan supir truk dari arah Sampang. Setelah menepikan kendaraannya, polisi meminta mereka melakukan hormat kepada bendera merah putih dan kemudian push up selama 20 kali. Setelah selesai mereka diperbolehkan melanjutkan perjalanan.

    "Tidak harus ditilang, semoga sanksi persuasif bisa membuat mereka jera," kata Manshur.

    Setiap hari Sabtu, selalu terjadi kemacetan panjang di Pasar Tanah Merah. Maklum, hari Sabtu adalah hari pasaran sapi. Penyebab kemacetan adalah kendaraan pengangguan ternak bila hendak masuk ke pasar harus masuk mundur. Sempitnya lahan parkir pasar membuat proses putaran kendaraan harus memakai sebagian badan jalan umum.

    Sehari sebelumnya, Jumat 19 Agustus 2016, dua remaja juga dikenai sanksi hormat berdera dipinggir jalan karena tidak memakai helm serta tidak membawa surat-surat kendaraan. Selain hormat, mereka juga diminta melafalkan Pancasila. "Sanksi seperti ini bertujuan untuk memberikan pendidikan agar tertib dan beretika saat berkendara," ucap Kepala Satlantas Polres Bangkalan, Ajun Komisaris Ady Nugroho.

    MUSTHOFA BISRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.