Cegah Oknum Mainkan Kasus, KPK Siapkan E-Coordination

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (kiri) melakukan salam komando dengan Ketua KPK Agus Rahardjo disaksikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan seusai melakukan pertemuan, di Gedung KPK, Jakarta, 19 Agustus 2016. Pertemuan tersebut membicarakan prihal

    Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (kiri) melakukan salam komando dengan Ketua KPK Agus Rahardjo disaksikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan seusai melakukan pertemuan, di Gedung KPK, Jakarta, 19 Agustus 2016. Pertemuan tersebut membicarakan prihal "Joint Investigation" dalam penanganan kasus korupsi, terkait kelebihan keduanya sebagai lembaga penegak hukum. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Sukabumi - Komisi Pemberantasan Korupsi berencana membuat aplikasi e-coordination untuk penanganan tindak pidana korupsi, yang lebih terkoordinasi dan terkontrol. Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengatakan aplikasi itu memungkinkan penanganan tindak pidana korupsi di KPK, kepolisian, maupun kejaksaan lebih transparan untuk publik.

    "Dengan adanya e-coordination itu nantinya masyarakat bisa memantau, sudah sampai mana penyidikan, sampai di mana berjalannya, prosesnya seperti apa," kata Agus di sela acara media gathering KPK di Tanakita, Sukabumi, Jumat, 19 Agustus 2016.

    Dia mengatakan aplikasi ini dapat mencegah oknum-oknum yang suka melakukan permainan dalam penanganan tindak pidana korupsi.

    Aplikasi e-coordination, kata Agus, akan dihubungkan dengan kejaksaan dan kepolisian. Namun, supervisi dilakukan oleh Deputi Penindakan KPK Heru Winarko.

    Agus mengatakan aplikasi ini juga memudahkan masyarakat yang melaporkan kasus korupsi. Melalui fitur e-lapor, pelapor bisa menyampaikan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP).
    "Anda semua bisa melaporkan kasus korupsi apa saja yang terjadi, dari yang kecil hingga yang besar," kata dia.

    Tak berhenti di situ, aplikasi e-lapor juga memungkinkan si pelapor mengetahui apakah laporannya direspon atau tidak. "Kita akan kembangkan setiap tahun kita evaluasi," kata Agus.

    Aplikasi ini dimungkinkan akan diluncurkan pada 2017. "Aplikasinya sudah dibuat, kemudian MoU nya sedang disusun saat ini oleh tim Pak Heru," ujar Agus.

    MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.