Menteri ESDM Dianggap Lebih Pas dari Non-Partai

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah orang mengajak Arcandra Tahar untuk berfoto bersama dan saat Arcandra menyambangi Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, 16 Agustus 2016. TEMPO/Bagus Prasetiyo

    Sejumlah orang mengajak Arcandra Tahar untuk berfoto bersama dan saat Arcandra menyambangi Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, 16 Agustus 2016. TEMPO/Bagus Prasetiyo

    TEMPO.COJakarta - Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada sekaligus mantan anggota Tim Anti-Mafia Migas, Fahmi Radhi, menganggap kalangan profesional lebih tepat mengisi posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Presiden Joko Widodo disarankan tak memilih pengisi posisi yang ditinggalkan Arcandra Tahar itu dari orang yang berlatar belakang partai politik.

    "Jangan partisan,” kata Fahmi dalam diskusi "Geger Arcandra" di Warung Daun, Jakarta, Sabtu, 20 Agustus 2016. “Kementerian ESDM itu anggarannya di APBN relatif kecil. Tapi yang diputuskan triliunan rupiah. Sayangnya, Pak Satya Yudha (Wakil Ketua Komisi Energi DPR) dan Pak Kurtubi (anggota Komisi Energi DPR) orang partai.” 

    Satya Yudha, yang disebut disokong Partai Golkar, dan Kurtubi, yang disokong Partai NasDem, masuk bursa calon Menteri Energi. Sama halnya kedua nama itu, Arcandra masih berpeluang menjadi menteri kembali, meski Presiden telah memberhentikan secara terhormat Arcandra hanya dalam masa kerja 20 hari. Arcandra memiliki dua kewarganegaraan, yakni Amerika Serikat dan Indonesia. Karena Indonesia tidak menganut sistem dwikewarganegaraan, status warga negara Indonesia milik Arcandra otomatis hilang. 

    Fahmi menganggap terlalu riskan apabila Jokowi menunjuk Menteri ESDM dari kalangan partai. "Contohnya Jero Wacik. Dalam sistem kepartaian di Indonesia kan ketua partai harus punya uang banyak. Karena itu, harus benar-benar profesional. Dia harus merdeka betul dalam hal pengambilan keputusan karena menyangkut kekayaan alam yang begitu besar."

    Selain itu, menurut Fahmi, Menteri ESDM harus berintegritas serta memiliki jiwa kebangsaan. "Kontrak Freeport berakhir pada 2021. Kalau menteri yang memutuskan tidak punya jiwa kebangsaan, dengan mudah Freeport akan diperpanjang lebih untuk kepentingan segelintir orang dibanding kepentingan rakyat," dia menuturkan. 

    Fahmi mengatakan Menteri ESDM yang baru harus mengembalikan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia bagi rakyat, bukan bagi investor. "Hampir sebagian besar sektor mineral dan batu bara serta minyak dan gas dikuasai asing. Menteri yang baru harus bisa mengembalikan kekayaan alam bagi rakyat, bukan bagi pemburu rente," katanya. 

    Adapun anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Kurtubi, mengaku tak berminat. "Saya tidak berambisi menjadi menteri. Saya merasa terhormat sebagai anggota DPR yang dipilih rakyat. Izinkan saya menyelesaikan ini sampai lima tahun," ujar politikus dari Partai NasDem tersebut dalam diskusi "Geger Arcandra" di Warung Daun, Jakarta, Sabtu, 20 Agustus 2016.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kerusuhan Manokwari, Bermula dari Malang Menjalar ke Sorong

    Pada 19 Agustus 2019, insiden Kerusuhan Manokwari menjalar ke Sorong. Berikut kilas balik insiden di Manokwari yang bermula dari Malang itu.